DIREKTUR PAHAM : UNHCR LAMBAN ATASI MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA

 Jakarta, 13 Jumadil Akhir/23 April 2013 (MINA) – Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Nasrulloh Nasution mengatakan,  Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nation High Commissioner for Refugees/UNHCR) terkesan lamban dalam mengatasi permasalahan sosial bagi pengungsi yang ada di belahan dunia, terutama yang difokuskan pada pengungsi Muslim Rohingya.

“UNHCR seharusnya bekerjasama dengan pemerintah atau Non-Governmental Organization (Organisasi non-pemerintah) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya,” kata Nasrulloh kepada wartawan Mi’raj News Agency (MINA) di Jakarta, Senin (22/4).

Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine.

Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, Rohingya menjadi satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar. Selain teraniaya, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar, padahal Rohingya berada di Arakan sejak Abad 7 M.

Tidak hanya UNHCR, Nasrulloh juga mengkritik pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Muslim Rohingya yang tinggal di Indonesia. “Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Indonesia berperan aktif terhadap konflik yang terjadi di belahan dunia, khususnya Rohingya”, tegasnya.

Sejak 1948, pemerintah Myanmar melalui rezim militernya telah menimbulkan konflik vertikal dengan Muslim Rohingya yang menyebabkan Muslim Rohingya terusir paksa dari tanah air mereka melalui serangkaian tindakan eliminasi sistematis berupa penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pembantaian, pelecehan, pemerkosaan, pembakaran, penghancuran rumah dan masjid, penyitaan harta benda, pembatasan kemerdekaan bergerak, perbudakan, dan penghinaan terhadap agama.

Akibat kekerasan struktural yang berlangsung begitu panjang, maka Muslim Rohingya terpaksa mengungsi dan menjadi ‘manusia perahu’, mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Tidak jarang para manusia perahu itu tenggelam ataupun mati karena kelaparan dan kehausan di tengah laut. Banyak pula yang ditahan atau diperlakukan semena-mena di negara-negara transit atau di negara-negara penerima mereka.

Saat ini ada 1,5 juta orang Rohingya yang terusir dan tinggal terlunta-lunta di luar Arakan/Myanmar. Kebanyakan mereka mengungsi di Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, Thailand, Indonesia dan lain-lain.

Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman bagi Muslim Rohingya.

Saat ditanya mengenai peran pemerintah dalam menangani pengungsi Rohingya yang saat ini ada di Indonesia, seperti Medan dan Aceh, dia menghimbau pemerintah agar dapat mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu menghapus penjajahan di atas bumi.

“Pemerintah mestinya membuat skala prioritas dalam menangani masalah. Masalah Rohingya, adalah masalah penjajahan dan itu harus dihapukan sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945,” ujarnya.

Dia menambahkan, PAHAM hanya bisa menghimbau, memberi masukan, dan memberi dorongan kepada pemerintah. “Selanjutnya tugas pemerintah untuk bergerak dan bertindak,” tambahnya.

Menurut laporan yang dirilis Organisasi HAM Human Rights Watch (HRW) pada Senin (21/4), lebih dari 125.000 muslim Rohingya telah secara paksa dipindahkan dalam dua gelombang kekerasan pada Mei dan Oktober 2012 lalu. (L/P08/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply