JAMINAN SOSIAL GAGAL BERARTI NEGARA GAGAL

Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN), Abdul Latif Algaff. (Dok. Rudi/MINA)

Jakarta, 14 Rajab 1434/23 Mei 2013 (MINA) – Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN), Abdul Latif Algaff mengatakan, jika Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) gagal, maka berarti negara gagal.

“Jika BPJS gagal berarti negara (Indonesia) gagal,” kata Abdul kepada Mi’raj News Agency (MINA) di Jakarta, Kamis (23/5).

Dia mengungkapkan, PT ASKES dan PT Jamsostek akan berubah menjadi BPJS yang kelembagaannya berdiri sendiri. PT ASKES akan berubah menjadi BPJS Kesehatan yang langsung beroperasi mulai 1 Januari 2014 mendatang, sedangkan PT Jamsostek yang berubah menjadi BPJS Tenaga Kerja yang mulai beroperasi 1 Juli 2015.

Dia juga mengatakan, misi Jaminan Sosial adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari seluruh resiko sosial yang ada, yang akan menimbulkan kemisikinan. Ada empat resiko sosial yang akan dihindari oleh BPJS terhadap peserta Jaminan Sosial, yaitu pendapatan kurang, ketidakpastian pendapatan, pengeluaran tiba-tiba, dan hilangnya pendapatan.

Menurutnya, sistem jaminan sosial sangat penting dalam ilmu ekonomi sebagaimana yang dipraktekkan di Amerika Serikat dan negara-negara maju.

“Jika belajar ekonomi di Amerika Serikat atau negara-negara maju, yang paling penting adalah tentang Jaminan Sosial,” ujar Kepala Biro SDM PT. Jamsostek itu.

Berkaca kepada pemilihan presiden di negara-negara maju, Abdul mengungkapkan bahwa calon presiden untuk isu dalam negeri, mereka harus mengutamakan bisa berdebat tentang pajak dan Jaminan Sosial.

“BPJS Kesehatan akan mencakup seluruh warga negara dan BPJS Tenaga Kerja mencakup seluruh pekerja formal dan informal. Tapi peserta BPJS Tenaga Kerja baru 30 persen dari pekerja formal. Tugas BPJS sangat besar,” kata Abdul kepada para peserta seminar yang umumnya akademisi ilmu ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, pakar ekonomi dan dosen ekonomi Universitas Indonesia, Muliadi Widjaja mengharapkan sifat mobile tenaga kerja Indonesia tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti program PJMS.

“Tenaga kerja Indonesia yang cukup mobile, dari kota ke desa dari desa ke kota, semoga tidak menghalangi mereka mengikuti program BPJS,” kata Muliadi.

Menurut Muliadi, tenaga kerja informal yang mencapai 65-70 persen membuat pemerintah sulit mewajibkan semua orang ikut program jaminan sosial. Modal awal masing-masing BPJS adalah dua triliun rupiah.

Pemerintah telah menetapkan penerima bantuan iuran bagi peserta jaminan sosial sebesar Rp. 15.500 perbulan. (L/P09/P02).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply