DUBES MYANMAR UNTUK INDONESIA SIAP DIALOG MASALAH MUSLIM ROHINGYA

Kantor Kedutaan Besar Myanmar Untuk Indonesia (dok.MINA)

Jakarta, 4 Rajab 1434/14 Mei 2013 (MINA) – Duta Besar Myanmar untuk Indonesia siap menerima delegasi Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya-Arakan (KAMRA) dalam dialog mengenai permasalahan muslim Rohingya-Arakan.

“Insya Allah, kami sudah Follow up dan akan bertemu Duta Besar Myanmar pada Kamis mendatang (23/5),” kata Sekjen KAMRA, Bernad Abdul Jabbar melalui pesan singkat kepada Mi’raj News Agency (MINA).

“Sebelumnya pihak dubes Myanmar hanya menerima empat orang dari kami, akan tetapi kita meminta minimal sepuluh orang,” tambahnya.

Pertemuan tersebut adalah lanjutan dari proses negosiasi sebelumnya pada Jumat lalu (3/5), KAMRA sempat diterima oleh perwakilan Duta Besar Myanmar di kantor Kedubes Myanmar untuk Indonesia di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Bernard menyampaikan permintaan agar dibukanya pintu dialog dengan pemerintah Myanmar mengenai permasalahan muslim Rohingya-Arakan.

KAMRA menuntut pemerintah Myanmar agar segera menghentikan segala bentuk penindasan Muslim Rohingya dan mengembalikan kewarganegaraan muslim Rohingya di Myanmar.

Sebelumnya, Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab juga menyatakan, pihaknya bersama elemen muslimin lain di Indonesia siap mengirimkan bantuan medis dan keuangan untuk membantu muslim Rohingya yang saat ini sangat membutuhkan bantuan karena kerusuhan di daerahnya.

“Kami sudah mengumpulkan dana serta obat-obatan dan kami siap mengirimkan tenaga medis serta bantuan lain ke Rohingya. Oleh karena itu, kami datang ke kedutaan Myanmar untuk mendesak mereka agar bisa memberikan ijin untuk sampai ke sana,” katanya.

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine. Itu sebabnya orang-orang muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan Rohingya.

Muslim Rohingya menjadi satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar sejak kemerdekaan negara tersebut pada 1948.

Operasi pemusnahan sistematis yang dijalankan pemerintah Myanmar untuk menghapus etnis Muslim Rohingya yang melibatkan kelompok ekstrimis budha sangat terlarang dan melanggar hak asasi manusia. (L/P015/P04/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply