ISRAEL USAHA LEGALKAN EMPAT POS MILITER DI TEPI BARAT

West Bank, 7 Rajab 1434/17 Mei 2013 (MINA) – Gerakan Perdamaian ‘Israeli Peace Now‘ mengungkapkan rencana pemerintah Israel untuk memulai melegalkan empat pos militer di pemukiman ilegal Yahudi yang dibangun di atas tanah rakyat Palestina di Tepi Barat. 

“Pemerintah Israel telah menyatakan niatnya untuk melegalkan empat pos militer,” kata gerakan perdamaian yang berbasis di Israel itu.

Menurut gerakan Peace Now, pemerintah Israel telah menyampaikan tanggapan resmi atas permohonan organisasinya ke Mahkamah Agung terhadap enam pos militer ilegal di Tepi Barat. 

Peace Now merasa dikhianati oleh pemerintah Israel sebelumnya. Gerakan itu mengungkapkan, pemerintah Israel yang berkuasa sebelumnya telah berjanji untuk menghapus pembangunan ilegal yang dibangun di atas tanah pribadi milik rakyat Palestina, tetapi tidak menyatakan niatnya untuk melegalkan pos-pos militer.

Organisasi Israel mengkritik langkah itu yang datang di tengah upaya AS untuk membawa Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan . 

“Tujuan untuk melegalkan pos-pos militer saat pemukiman ilegal Yahudi yang baru dibangun menjadi tamparan bagi Sekretaris Negara AS, John Kerry,” tegas Peace Now seperti dilansir MEMO yang dipantau MINA.

“Ini adalah jaminan terang-terangan untuk kepentingan pemukim Yahudi dan melalui hal itu, indikasi bahwa Pemerintah baru tidak berkomitmen untuk perdamaian dan solusi dua-negara,” tambah Peace Now.

Langkah pemerintah Israel itu, Peace Now juga menambahkan, mendorong pemukim dalam ilegalitas keamanan mereka mengenai pengetahuan bahwa pos-pos militer yang didirikan akan melegalkan pembenaran diri. “Mereka dapat terus membangun seperti fakta di lapangan yang dapat merugikan peluang bagi perdamaian,”

Empat pos militer yang dibangun itu akan menjadi simbol “pelegalan” pemukiman Yahudi ‘Ma’ale Rehavam’ di sebelah timur Betlehem, ‘Haroeh’ di sebelah utara Ramallah, ‘Givat Assaf’ di sebelah timur Ramallah, dan ‘Mitzpe Lakhis’ di sebelah barat daya Hebron. (T/P08/P02)

Mi’raj News Agency (MINA) 

Leave a Reply