KUASA HUKUM PENGUNGSI ROHINGYA LAPORKAN POLRES BELAWAN

Jakarta, 27 Jumadil Akhir 1434/6 Mei 2013 (MINA) – Salah seorang kuasa hukum pengungsi Rohingya, Khairul Anwar Hasibuan melaporkan sikap Polres Belawan menolak pendampingan 17 tersangka dari Etnis Rohingya oleh para kuasa hukum di Rumah Detensi Imigrasi Belawan (Rudenim) Medan ke Mabes Polri, Kompolnas, dan Komnas HAM.

“Khairul melaporkan sikap Polres Belawan dan disertai barang bukti kepada tiga instansi tersebut,” kata Heri Aryanto, Direktur Eksekutif Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) kepada wartawan Mi’raj News Agency (MINA) di Jakarta, Senin (6/5).

Khairul yang juga Sekretaris Pusat Advokasi dan HAM (PAHAM) Sumatra Utara, mengatakan kepada MINA alasan kedatangannya ke Jakarta adalah untuk menjalankan agendanya mencari dukungan dan menyelesaikan permasalahan yang menimpa tersangka pembunuhan delapan warga Myanmar non-Rohingya.

“Ada 12 agenda yang akan kami jalankan di Jakarta, diantaranya kami akan menemui Komnas HAM, Kemenkum HAM, Komisi tiga DPR, Mabes Polri, Propam Mabes, Kompolnas, Ombusman, dan Dirjen Imigrasi,”  kata Khairul.

Polres Belawan menolak para kuasa hukum untuk mendampingi 17 tersangka dari Etnis Rohingya di Rudenim Medan.

Para tersangka yang terdiri dari 14 dewasa dan 3 anak-anak Etnis Rohingya saat ini mendekam di Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan yang sebelumnya di tempatkan di Mapolres KP3 Belawan tanpa didampingi kuasa hukum.

Saat ini yang mendampingi para tersangka tersebut adalah PAHAM Sumatra Utara dan Tim Pengacara Muslim (TPM) berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh para pengungsi Rohingya di hadapan Wakapolres.

Dalam menjalani pemeriksaan dan selama mendampingi para tersangka terjadi banyak kejanggalan yang dirasakan oleh para kuasa hukum tersangka. Kejanggalan itu diantaranya, pihaknya dipersulit dalam melakukan tugas yang sebagaimana mestinya, seperti tidak diperbolehan mendampingi tersangka saat pemeriksaan dan rekonstruksi ulang kejadian.

“Banyak kejanggalan dalam kasus ini, seperti ada permainan agar kasus ini dipercepat,” kata Khairul Anwar Hasibuan, saat ditemui di kantor PIARA, Jumat kemarin (3/5).

Khairul mengatakan, sebagai penerima kuasa yang dipercaya oleh tersangka dari Etnis Rohingya tidak diberi hak mendampingi dan diperbolehkan mengikuti jalannya proses hukuman karena pihak kepolisian sudah menunjuk kuasa hukum dari pihak kepolisian. Namun fakta dilapangan, mereka tidak sama sekali didampingi oleh satupun penasehat hukum.

Pembelaan Tokoh Etnis Rohingya

Pada 05 April 2013 lalu, kerusuhan terjadi di Rumah Detensi Imigrasi Belawan, Medan yang merupakan tindakan provokatif dari para korban yang melakukan tindakan pelecehan seksual dan penusukan yang dilakukan oleh Salah satu korban sehingga memicu konflik diantara penghuni Rumah Detensi yang berasal dari Myanmar.

Pengacara tersangka yakin bahwa kliennya membunuh tanpa direncanakan dan spontanitas melakukan pembelaan terhadap seorang tokoh Muslim Rohingya.

Bentrokan itu dipicu atas perlakuan yang kurang pantas dari pengungsi  Myanmar terhadap wanita Etnis Rohingya.

Kemudian tokoh Etnis Rohingya tersebut bermaksud menyelesaikan permasalah pelecehan seksual yang dilakukan pengungsi Myanmar secara kekeluargaan, namun mereka tidak puas dengan perdamaian itu, kemudian menusuk tokoh Etnis Rohingya menggunakan obeng. Secara otomatis Etnis Rohingya melakukan pembelaan terhadap tokoh yang ditusuk oleh para korban dan terjadilah bentrokan.

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine. Itu sebabnya orang-orang muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan Rohingya. 

Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, Rohingya menjadi satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar. (L/P08/P02)

Mir’aj News Agency (MINA)

Leave a Reply