MAHATIR DI KAIRO: SEMUA NEGARA HARUS SELESAIKAN KONFLIK DENGAN DAMAI

Kairo, 9 Rajab 1434/19 Mei 2013 (MINA) – Mantan perdana menteri Malaysia, Mahatir Muhamad dalam kunjungan dua harinya ke kairo menyerukan seluruh negara untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa peperangan yang menghabiskan semua hal.

“Jika Anda membunuh satu orang, Anda bisa digantung. tetapi Anda dapat membunuh ribuan orang dianggap ‘legal’  di bawah dalih perang, meskipun tetap saja itu adalah kejahatan,” kata Mahatir dalam pidatonya di sebuah konferensi pada Ahad (19/3), sebagaimana dilansir media Mesir Ahram yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA).

Mahatir menegaskan, perjuangan saat ini diperlukan dalam rangka untuk membuat perang sebagai kejahatan internasional.

“Negosiasi dan arbitrase politik, di bawah payung hukum internasional, adalah satu-satunya cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik antar negara,” katanya  melanjutkan metode serupa digunakan Malaysia dalam menyelesaikan konflik dengan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia.

“Kami memutuskan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Thailand, sementara pengadilan internasional memberikan hak Malaysia untuk memiliki dua pulau yang sebelumnya dalam sengketa dengan Indonesia,” katanya.

Dalam pidatonya tersebut Mahatir memperingatkan terhadap kemungkinan perang di Asia karena perselisihan antara Jepang di satu sisi dan Korea Utara dan Cina di sisi lain.

“Ketika perang belum dianggap sebagai kejahatan, maka dunia belum bisa dibilang beradab,” kata mantan perdana menteri itu.

Mahatir adalah perdana menteri terlama di negara yang mayoritas penduduknya muslim, Malasyia. Ia menjabat dari 1981 hingga 2003, di mana dalam kepemimpinannya Mahatir banyak berfokus pada pembangunan infrastuktur-infrastruktur besar.

Mahatir juga adalah pendiri Yayasan Perdamaian Perdana Global yang mengadvokasi pihak-pihak untuk mengakhiri perang dan membuka jalan bagi perdamaian global.

Yayasan tersebut mengklaim, kejahatan adalah semua kegiatan komersial, keuangan, industri  maupun ilmiah yang membantu dan menghasut perang, juga semua pemimpin nasional yang melakukan penganiayaan atau penjajahan harus di bawa ke Pengadilan Pidana Internasional. (T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply