MURSI PERBAHARUI HUKUM LSM MESIR

Kairo, 17 Rajab 1434/27 Mei 2013 (MINA) – Kantor kepresidenan Mesir mengumumkan, Presiden Muhamad Mursi akan menyerahkan draft akhir hukum LSM kepada Dewan Syura (majelis tinggi parlemen Mesir) dalam dua hari.

Rancangan hukum yang direvisi presiden berbeda dari konsep hukum yang banyak diperdebatkan oleh banyak LSM Mesir sebelumnya, kata kantor kepresidenan, Senin (27/5).

Menurut media Mesir, sejak revolusi pada Januari 2011, mayoritas LSM di Mesir berharap mendapatkan hak otonomi dan kebebasan yang berserikat, tidak seperti pada rezim Mubarak.

Dewan Syura yang sedang merancang undang-undang LSM tersebut mengetatkan kembali hukum pendirian LSM, di mana pada pasal 15 menyatakan setiap pendirian LSM harus berdasarkan pada sepengetahuan pihak berwenang.

Menurut rancangan undang-undang tersebut, LSM kelompok masyarakat sipil tidak akan diizinkan beroperasi hingga mereka mendapatkan ‘sertifikat pendaftaran’ dari kementerian solidaritas sosial, Ahram melaporkan.

Sebagian aktivis mengatakan, RUU yang sedang direvisi memungkinkan campur tangan negara yang tidak semestinya dalam tata kelola internal masyarakat sipil Mesir dan menciptakan lapisan baru birokrasi dengan mewajibkan LSM untuk sering melaporkan berbagai aktifitasnya ke lembaga negara.

Namun, Menurut Heba Morayef, direktur Human Rights Watch (HRW) Mesir mengatakan, pemerintah memiliki hak untuk meminta LSM membuat keterbukaan pembiayaan kepada publik guna memastikan tidak ada korupsi dan juga mengadili staf atas kejahatan yang dilakukan dan mengenakan denda karena tidak mematuhi hukum. (T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

Rate this article!

Leave a Reply