NEOLIBERALISME HANCURKAN PEREKONOMIAN UMAT ISLAM

Ahmad Syafii Maarif dalam Diskusi Nasional bertema ”Kepemimpinan yang Berkeutamaan” di Jakarta, Rabu (15/5). (Doc. MINA)

Jakarta, 6 Rajab 1434/15 Mei 2013 (MINA) – Umat Islam di Indonesia khususnya, saat ini tengah menghadapi neoliberalisme yang merusak dan menghancurkan kelangsungan kehidupan perekonomian umat Islam.

Hal itu diungkapkan ulama kharismatik yang konsen dengan krisis Timur Tengah, Syafii Maarif pada diskusi nasional bertema ”Kepemimpinan yang Berkeutamaan” di Jakarta, Rabu (15/5).

“Perekonomian umat Islam saat ini tengah menghadapi tantangan neoliberalisme yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian umat. Kita harus menyadari hal ini dan harus segera menyiapkan diri menghadapinya,” kata Maarif.

Ulama yang juga merupakan penulis buku Ghilad Atsmon itu juga menyatakan neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada tindakan koruptif.

Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum.

Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi kadang-kadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya.

Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.

Neoliberalisme di Indonesia adalah kelanjutan dari liberalisme jaman penjajahan yang ditentang oleh Soekarno dan Hatta. Liberalisme adalah sukma Kapitalisme; dan Neoliberalisme adalah sukma Neokapitalisme (kapitalisme baru). Sebenarnya kita tak perlu repot-repot tentang definisi Neoliberalisme, karena Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru.

Neoliberalisme mengutamakan kepentingan pemodal (kapitalis). Posisi rakyat dan kepentingan nasional dalam paham Neoliberalisme diletakkan pada posisi “marginal-residual” (pinggiran). Sebaliknya, kepentingan ekonomi, pertumbuhan, kepentingan pemodal justru diangkat pada posisi yang “sentral-substansial”.

Keempat, telah terjadi penjajahan kurikulum (hegemoni akademis) terhadap fakultas-fakultas ekonomi kita di seluruh universitas di Indonesia. Pengajaran Ilmu Ekonomi sebatas neoklasikal yang mengemban sepenuhnya paham Liberalisme/Neoliberalisme dengan pasar-bebas yang menyertainya, tidak projob, tidak propoor, tidak pula pro-economic nationalism.

Oleh karena itu untuk Indonesia (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33, Pasal 34 UUD 1945) yang kita kejar bukan sekadar “kesejahteraan” bagi rakyat, tetapi adalah “kesejahteraan sosial”, yaitu kesejahteraan bersama bagi rakyat.

Kita tidak boleh terjajah, kita harus menjadi Tuan di Negeri Sendiri, jangan jadi jongos globalisasi. Dengan demikian, bangsa kita harus paham apa itu Neoliberalisme, agar rakyat tidak dicengkeram Kapitalisme Neoliberal yang merupakan penghisapan dan penindasan struktural. (L/P04/P02/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply