OPOSISI BERSENJATA LIBYA KEPUNG KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Tripoli, 22 Jumadil Akhir 1434/2 Mei 2013 (MINA) – Kelompok oposisi bersenjata mengepung  Kementerian Luar Negeri dan pengadilan Libya, Rabu (1/5), menuntut pemecatan mantan pejabat dari rezim Moamer Kadhafi, Modern Ghana melaporkan yang dikutip MINA.

Kendaraan dilengkapi dengan senjata anti-pesawat dan peluncur roket memblokade gedung kementerian kehakiman, beberapa kilometer (mil) dari pusat kota, di mana lalu lintas mengalir lancar pada hari libur May Day.

Milisi juga menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan mengangkat pengepungan kementerian  yang pertama kali mereka kepung  sejak Ahad (28/4).

“Pengepungan kementerian luar negeri dan pengadilan terus dan akan berlangsung sampai tuntutan kami benar-benar dipenuhi,” kata Aymen Mohammed Abudeina, anggota kelompok  yang berkomitmen untuk memastikan pengucilan  mantan pejabat Kadhafi dari kehidupan publik.

Selasa, Kementerian Kehakiman menolak  menggunakan kekerasan untuk membubarkan pengepungan dan mengatakan bahwa pemerintah lebih suka membiarkan kebijaksanaan menang.

Para anggota milisi yang telah mengelilingi kementerian luar negeri memperpanjang pengepungannya ke Kementerian Kehakiman, Selasa, untuk menekan pengusiran mantan pejabat rezim Kadhafi dari jabatan pemerintahan.

Kelompok yang sama secara singkat menduduki Kementerian Keuangan, Senin. Polisi yang marah menyerbu Kementerian Dalam Negeri dua kali, Senin dan Selasa, menuntut promosi dan kenaikan gaji.

Ahad, mantan oposisi Libya sempat memblokade markas televisi nasional Libya, meskipun siaran tidak terganggu. Sebelumnya mereka telah bertanggung jawab atas keamanan di gedung.

Kongres Nasional Jenderal (General National Congress/GNC), otoritas politik tertinggi Libya, telah mempelajari proposal undang-undang yang akan melihat angka tertinggi dari rezim Kadhafi yang dipecat dari jabatan mereka.

Tuntutan itu menyebabkan kegemparan di kalangan elit politik Libya. Di bawah tekanan yang meningkat dari demonstrasi, GNC mengatakan, Senin, bahwa sidang pleno ditangguhkan sampai Ahad (5/5).

Dikatakan, penundaan itu diperlukan untuk memberikan blok-blok politik bagi GNC untuk memeriksa tuduhan agar mencapai sebuah kompromi hukum. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply