PEMALSUAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI MAKIN MARAK

Batam, 29 Jumadil akhir 1434/9 Mei 2013 (MINA) – Masyarakat Muslim di Kepulauan Riau, berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan, banyak ditemukan pemalsuan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rabu (8/5).

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Kepri, Khairuddin Nasution mengatakan, banyak oknum tidak bertanggungjawab memalsukan label halal MUI dengan cara menscanning label halal dari perusahaan lain. Umumnya pemalsuan tersebut “terdapat pada produk makanan olahan, catering dan restaurant,” tambahnya.

“Banyak ditemukan sertifikat dan label halal tanpa audit dan sidang auditor dari tim fatwa, mereka menscan sertifikat perusahaan lain, hanya merubah nomomya saja. Padhal 1 nomor berubah, sudah berubah yang lainnya. Karena nomor tersebut menerangkan kode tahun, provinsi, negara dan lainnya,” ujar Khairuddin. Dalam laporan website Mui yang dipantau Mi’raj News Agency.

Sejauh ini, ia mengatakan “bahwa pihaknya sudah menemukan puluhan kasus pemalsuan label halal MUI sejak setahun yang lalu. Namun kebanyakan kasus bearasal dari wilayah kabupaten Karimun,” katanya

“Banyak terjadi di wilayah Karimun. Satu kasus muncul, sekarang terjadi sudah puluhan kasus. Oknom yang harus bertanggungjawab  sedang kami kejar karena bisa dikenakan tindak pidana pemalsuan, diwilayah Batam, kami belum menemukan kasus ini,” tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat muslim untuk aktif mencari tahu kebenaran label halal MUI tersebut. Cara terbaik yakni membuka website www.halal-muikepri.com. “Di website tersebut semua terlampir yang sudah mendapatkan sertifikat lebel halal MUI,” ucap Khairuddin.

Selain membuka website, ada cara lain untuk mengetahui keaslian label halal MUI yang sering digunakan beberapa hotel dan restaurant tersebut, Jika ragu dengan label halal MUI, Khairuddin menyarankan masyarakat meminta pihak perusahaan menunjukkan sertifikat halal MUI.

“Ada cara mudah proses pembuatan sertifikasi lebal halal. Minta tunjukkan saja sertifikat aslinya. Kalau perusahaannya tidak bisa menunjukkan, berarti diragukan. Karena sertifikat asli itu nggak bisa digandakan, ada chip-nya,” ucapnya.

Ia juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri untuk lebih bekerja keras dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan di Kepri khususnya yang diimpor dari negera luar.

“Masyarakat Indonesia mayoritas muslim, untuk memperluas pangsa pasar obat-obatan dan makanan di Kepri, produk-produk khususnya yang berasal dari impor wajib mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI,” ucap Khairuddin. (T/P012/R2).

 Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

 

Leave a Reply