PEMILU PARLEMEN MESIR DITUNDA TAHUN DEPAN

Kairo, 18 Rajab 1434/28 Mei 2013 (MINA) – Mahkamah Agung Konstitusi Mesir (SCC) memutuskan menunda pemilu parlemen hingga tahun depan setelah merevisi beberapa pasal hukum pemilihan parlemen.

Presiden Mesir, Muhammad Mursi telah mengatakan pemilu parlemen akan diadakan pada Oktober mendatang, tetapi keputusan Mahkamah Agung Konstitusi sekarang menghambat proses tersebut.

Pada Sabtu (25/5), SCC memeriksa beberapa pasal dalam UU pemilu dan praktik politik konstitusional. Ini adalah kedua kalinya sejak Februari lalu SCC mengirimkan kembali amandemen pemilu ke Dewan Syura.

Dewan Syura akan membahas rekomendasi yang dibuat SCC sebelum merevisi undang-undangnya dan mengirimnya kembali ke Pengadilan itu.

Koalisi pemerintah partai Kebebasan dan keadilan (FJP) meminta anggotanya di Dewan Syura untuk menunda pembahasan tentang pernyataan SCC hingga undang-undang peradilan otoritas  selesai diperdebatkan, sumber dari partai tersebut mengatakan.

Sumber-sumber pemerintah menambahkan, mereka ingin menghindari diskusi tentang dua undang-undang kontroversial yang bisa memicu lebih banyak perbedaan pendapat antara anggota FJP di Dewan Syura dan politisi dari partai politik lainnya.

Anggota FJP di Dewan Syura sedang mengintensifkan upaya menyelesaikan RUU tentang kekuasaan kehakiman yang saat ini sedang ditinjau Dewan Syura, kata sumber tersebut.

Seorang anggota komite hukum FJP, Yasser Hamza, tidak ada alasan untuk mempercepat pembahasan kedua undang-undang.

“UU Parlemen pemilu akan dikembalikan ke Dewan Syura, di mana ia akan mengkaji ulang terlebih dahulu dan hasil amandemennya akan diserahkan kembali ke SCC,” kata Hamza seperti dikutip Egypt Independent  yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA).

Hamza menjelaskan, meskipun tidak wajib mengirimkan UU kembali ke SCC, terutama setelah SCC meninjaunya dua kali, Dewan Syura tetap akan melakukannya untuk memastikan hukum  tersebut sesuai dengan ketentuan sehingga menghindari potensi gugatan hukum di masa depan.

“Dewan Syura akan memperkenalkan perubahan UU pemilu di mana lembaga tinggi pemerintah itu akan mengundang SCC dan perwakilan dari pasukan militer serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas isu-isu mengenai partisipasi mereka dalam pemilu nanti,” kata Tareq  Sahry, wakil Dewan Syura yang juga anggota senior partai Nur.

Sahry mengatakan kepada media Mesir Masri Al Yaum, pihaknya setuju dengan permintaan SCC untuk mengubah hukum UU sehingga melarang penggunaan slogan-slogan keagamaan saat kampanye pemilu. (T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

 

Leave a Reply