DIREKTUR PIARA: INDONESIA HARUS HAPUS MYANMAR DARI ASEAN

Direktur Pusat Informasi Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), Heri Aryanto. (Doc. PIARA)

Jakarta, 27 Jumadil Akhir 1434/7 Mei 2013 (MINA) – Direktur Pusat Informasi Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), Heri Aryanto mengatakan, Indonesia harus menghapus Myanmar dari daftar anggota ASEAN (Asssociation of the South east Asia Nation) jika pemerintah Myanmar tidak menghentikan tindakan genosida (pembersihan etnis) terhadap muslim Rohingya.

“Sangat Mungkin, jika Indonesia mencoret negara Myanmar dari daftar ASEAN dan itu yang sedang kami coba untuk membicarakannya kepada pemerintah,” kata Direktur (PIARA), Heri Aryanto kepada Mi’raj News Agency (MINA) saat di temui di kantornya.

Menurutnya, Indonesia yang sekaligus sebagai tuan rumah dari sekretariat ASEAN, memiliki peran besar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rohingya.

Heri juga mengajak pemerintah Indonesia mengambil inisiatif yang positif dan proaktif sebagai negeri muslim terbesar di dunia dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar.

Heri menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang sangat lamban dalam menangani kasus muslim Rohingya. Dia mengungkapkan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia bisa bersikap dan bertindak lebih dari apa yang sekarang dilakukan.

“Pemerintah bisa mengajak negara ASEAN dan negara muslim lainnya untuk mendesak pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian terhadap muslim Rohingya,” kata Heri.

Etnis Paling Tertindas di Myanmar

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Arakan/Rakhine. Itu sebabnya orang-orang muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan Rohingya.

Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada 1948, Rohingya menjadi satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar.

Selain teraniaya, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar, padahal Rohingya berada di Arakan sejak Abad 7 M. Berbicara mengenai kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, tidak hanya dilakukan terhadap etnis Rohingya, tapi juga kepada umat Kristiani dan etnis non mayoritas lain seperti Shan, Kachin, Karen, Chin, dan lain-lain.

Menurut data yang diperoleh MINA, pemerintah Myanmar secara tegas membentuk UU Imigrasi Darurat pada 1974 yang menghapus kewarganegaraan Rohingya dan dilanjutkan pada 1982 melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), dimana Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya.

Pembantaian terhadap Muslim Rohingya terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Paling tragis berlangsung pada 1942, sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai serta disempitkan ruang gerak dan tempat tinggal mereka hanya berada di negeri Arakan bagian utara (Northern Rakhine) saja.

Konflik kembali memuncak pada Juni 2012, penduduk mayoritas Rakhine merupakan kelompok ekstrimis Buddha yang didukung pemerintah Myanmar menyerang bus dan membunuh 10 orang muslim. Konflik meluas dan menyebabkan ratusan orang tewas, ratusan luka-luka, puluhan ribu rumah dibakar, dan ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa.

Konflik tersebut menyebabkan Muslim Rohingya terpaksa terusir dari tanah airnya dan mengungsi ke beberapa Negara terdekat dengan menggunakan perahu.

Operasi pemusnahan sistematis yang dijalankan pemerintah Myanmar untuk menghapus etnis muslim Rohingya dengan melibatkan kelompok ekstrimis buddha telah mengancam dan melanggar hak asasi manusia. 

“Kekerasan yang terjadi merupakan bagian dari perencanaan dan serangan yang sistematis yang didesain untuk memusnakan populasi Rohingya yang tersisa di Arakan dan menjadikan Arakan sebagai daerah bebas muslim (muslim-free region)” tambah Heri.

Menurut laporan PIARA yang berbasis di Indonesia itu, hingga kini, populasi muslim Rohingya yang berada di Arakan, Myanmar berjumlah lebih kurang satu juta jiwa.

Ratusan ribu lainnya hidup dalam pengungsian di berbagai negara antara lain di perbatasan Bangladesh, Pakistan, Jazirah Arab, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, serta juga ada beberapa yang tinggal dan mengungsi ke negara Inggris, Amerika dan Jepang.

Rohingya di Indonesia

Indonesia secara geografis merupakan salah satu negara terdekat dengan Myanmar. secara religi Indonesia mempunyai kesamaan dengan orang-orang Rohingya, sehingga banyak orang Rohingya yang menyelamatkan diri dan kemudian terdampar ataupun ditangkap oleh pihak keimigrasian Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia juga merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman untuk Rohingya.

Namun, Indonesia bukanlah Negara tujuan utama orang-orang Rohingya karena tujuan utama kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah Pulau Christmas di Australia.

Dalam persebaran kedatangan di Indonesia, Rohingya terdampar di beberapa wilayah di Indonesia baik karena ditangkap maupun sengaja menyerahkan diri kepada pihak Imigrasi Indonesia yang wilayahnya dekat dengan Malaysia atau Myanmar, yaitu antara lain di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan ada juga yang ditemukan dan ditangkap di Kupang, NTT.

Dalam data pencarian fakta yang dilakukan PIARA pada awal 2013 yang diterima Mi’raj News Agency (MINA) mencatat, sebanyak 193 Rohingya yang ditangkap di Sabang, Aceh. Selain di Sabang, Rohingya juga ditemukan dan ditangkap di wilayah Aceh lainnya yaitu di Louksemawe sebanyak 55 orang, semuanya laki-laki, serta di Idi Rayeuk ditemukan dan ditangkap sebanyak 173 orang Rohingya.

Sekitar 45 Rohingya berada di Rudenim Medan, dimana dari 45 Rohingya itu, 31 orang laki-laki dewasa dan 5 anak laki-laki, 5 perempuan dewasa dan 4 perempuan anak-anak.

Di Rudenim Tanjung Pinang tercatat 73 Rohingya yang kesemuanya adalah laki-laki. 55 orang diantaranya adalah deteni yang pindahan dari Louksemawe, 9 orang dari Imigrasi Batam dan 9 orang dari Imigrasi Serang, dimana 21 orang Rohingya telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR Indonesia.

Kondisi Rohingya yang kelaparan memang membuat mereka akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pihak imigrasi dengan harapan bisa mendapatkan makanan dari pihak Imigrasi Indonesia, meskipun beberapa imigran Rohingya yang hijrah ke Indonesia dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kondisi yang lebih aman serta penghidupan yang lebih baik. (L/P08/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply