INDONESIA HARUS PUNYA UU JAMINAN PRODUK HALAL

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Jazuli Juwaini. (Dok. Rana/MINA)

Jakarta, 19 Rajab 1434/28 Mei 2013 (MINA) – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Jazuli Juwaini menegaskan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari produk makanan haram yang beredar di pasar dengan mengeluarkan undang-undang JPH.

“Negara Indonesia mayoritas penduduknya umat Islam, harus dilindungi dari bahaya makanan haram yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat undang-undang tentang jaminan produk halal,” tegas Jazuli di Jakarta, Selasa (28/5).

Selama 24 tahun terakhir ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sertifikat halal.

Namun, selama itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga apabila ada perusahaan makanan atau barang-barang konsumsi masyarakat yang tidak jelas halal-haramnya, tidak ada sanksi yang diberlakukan.

“MUI harus kita dukung bersama dan mereka adalah representasi dari ulama-ulama di Indonesia. Oleh karenanya, apa-apa yang telah mereka lakukan berupa penerbitan sertifikat halal harus didukung dengan undang-undang supaya ada payung hukum yang jelas,” ujarnya.

Dia juga menyatakan, masyarakat Indonesia juga perlu terlibat di dalam undang-undang tersebut dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal itu sebagai kontrol dari masyarakat terhadap jalannya undang-undang itu.

“Masyarakat swasta dipersilahkan untuk mendirikan LPH untuk mengontrol perjalanan undang-undang itu. Selain itu, LPH juga meringankan kerja pemerintah dalam menjalankan programnya,” katanya.

Pimpinan DPR yang pernah mendapat penghargaan dari Kyoto University, Jepang atas penulisan buku berjudul ‘Otonomi Sepenuh Hati’ itu juga menegaskan, masyarakat akan lebih tentram dan nyaman dengan adanya penerbitan undang-undang itu. Karena akan menjadikan mereka lebih selektif dalam memilih makanan yang mereka konsumsi.

JPH itu akan mengedepankan fungsi pengawasan terhadap makanan dan minuman yang telah mendapat fatwa dan label halal, karena selama ini peran pengawasan sangat lemah dan kendor.

Jazuli mengungkapkan, aturan tersebut juga mengatur penataan dan fungsi keorganisasian menjadi lebih terarah.

“Jadi nanti akan ada bidang yang melayanai sertifikasi, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian, serta kajian hukum dan kerja sama luar negeri,” ujarnya.

Dengan penataan organisasi dan tugas pokok fungsinya, aturan itu akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi konsumen yang memilih produk bersertifikasi halal. “Dalam RUU ini juga diatur ketentuan pidana, baik pidana penjara maupun denda,” tambahnya. (L/P02/P04)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply