PRESIDEN ORGANISASI HAM UNTUK ROHINGYA: SELAMATKAN MUSLIM ROHINGYA DARI GENOSIDA

 

Organisasi Hak Asasi Manusia Malaysia Untuk Etnis Rohingya Myanmar (MERHROM), Zafar Ahmad Bin Abdul Ghani. (Dok. MERHROM)

Jakarta, 17 Rajab 1434/27 Mei 2013 (MINA) – Organisasi Hak Asasi Manusia Malaysia Untuk Etnis Rohingya Myanmar (MERHROM) mengecam keras kebijakan terbaru pemerintah Myanmar yang melarang minoritas Muslim Rohingya untuk memiliki lebih dari dua anak.

MERHROM menyatakan, langkah itu dilakukan sebagai upaya Genosida terhadap satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar itu.

Organisasi tersebut tidak bisa menerima kebijakan baru itu dengan alasan sebagai upaya untuk mengurangi konflik etnis antara Buddha dan Muslim.

“Kita tidak bisa menerima pengurangan jumlah minoritas Muslim Rohingya sebagai solusi untuk mengurangi konflik, jumlah minoritas Rohingya sudah sangat rendah, empat persen dari total 60 juta populasi Myanmar,” papar Presiden MEHROM, Zafar Ahmad Bin Abdul Ghani, melalui rilis yang diterima MINA, Senin (27/5).

Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran berat yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kebijakan baru tersebut hanya berlaku untuk minoritas Muslim Rohingya di negara tersebut. Hingga sekarang Myanmar adalah satu-satunya negara di dunia yang memberlakukan praktek sanksi terhadap agama tertentu.

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine.

Zafar menilai, muslim Rohingya bukan orang yang menciptakan kekerasan karena Muslim Rohingya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Muslim Rohingya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah Myanmar.

Kemudian lanjut Zafar, Minoritas Rohingya adalah korban Genosida di negaranya sendiri, sehiingga bagaimana mungkin menjadi ancaman bagi penduduk Budha yang mayoritas.

Tujuan dari kebijakan baru tersebut tidak akan mengurangi konflik etnis, melainkan pembersihan etnis minoritas yang menargetkan Muslim Rohingya di Myanmar.

“Kami kecewa hal ini terjadi setelah Presiden Myanmar, Thein Sein bertemu dengan Presiden AS, Barrack Obama baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut Obama mendesak Thein Sein untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan terhadap minoritas Rohingya. Meskipun Thein Sein berjanji untuk menyelesaikan konflik tersebut, tapi bukan melalui kebijakan barunya,” jelas Zafar.

Pembersihan Etnis

Pemerintah Myanmar telah begitu banyak mengeluarkan kebijakan pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Salah satu kebijakan tersebut adalah pembatasan perkawinan, dimana Rohingya harus mendaftar untuk menikah dan menunggu persetujuan pemerintah selama bertahun-tahun.

Persetujuan pernikahan disetujui dalam waktu satu hingga empat tahun atau lebih. Pemerintah Myanmar juga menuntut biaya yang tinggi untuk aplikasi pernikahan dan hal itu adalah salah satu alasan Muslim Rohingya harus menunda pernikahan hingga mereka memiliki uang yang cukup.

Dia juga mengungkapkan, banyak insiden Muslim Rohingya dimana perempuan Rohingya diperkosa oleh aparat pemerintah saat mendaftar untuk menikah. Karena kejadian tersebut perempuan Rohingya menolak untuk menikah dan beberapa kasus telah mengakibatkan bunuh diri.

Saat ini, di negara bagian Arakan, Pasukan Keamanan dan Departemen Imigrasi Myanmar memaksa Rohingya untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis Benggali.

Jika Muslim Rohingya menolak, mereka akan ditangkap, dipukuli, diancam dibunuh, dan aset mereka akan disita. Banyak dari Muslim Rohingya hilang setelah ditangkap oleh pasukan keamanan.

Pemerintah Myanmar membentuk UU Imigrasi Darurat pada tahun 1974 yang menghapus kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui Peraturan Kewarganeraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982).

Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya.

Pasukan keamanan pemerintah Myanmar (Na-Sa-Ka) dan Rakhine Budha yang dapat menyita rumah dan propertinya karena mengklaim Muslim Rohingya bukan warga negara Myanmar.

“Kami mendapat informasi, Rohingya tidak bisa mengajukan keluhan atau laporan seperti mereka bukan warga negara Myanmar dan properti mereka adalah milik warga Myanmar. Pasukan keamanan dan Rakhine Budha dapat menyita properti dan bisnis setiap saat,” ungkapnya.

Dalam rilis tersebut, MERHROM kecewa atas PBB dan Pemimpin Dunia terhadap penderitaan Muslim Rohingya, meskipun mereka tahu baik apa yang Muslim Rohingya alami di dalam dan di luar Myanmar.

“Mengapa sampai sekarang PBB gagal untuk mengirim Misi Perdamaian ke Arakan? Apakah karena Rohingya adalah Muslim? Dan sampai sekarang Kekerasan terhadap minoritas Rohingya di Negara bagian Arakan masih berlangsung diam-diam,” tegas seorang Rohingya yang tinggal di Malaysia itu.

MERHROM menyesalkan, PBB, pemimpin dunia, serta komunitas internasional telah menyaksikan bagaimana perlakuan diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Namun, hingga kini, tidak ada tindakan nyata yang diambil terhadap Presiden Pemerintah Myanmar yang merupakan pelaku nyata dalam kejahatan manusia.

“Mereka harus dituntut sebagai pelaku Genosida dan pelaku Kejahatan Kemanusiaan. Mereka harus dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena membunuh, memperkosa, menahan, dan menyiksa kaum minoritas Muslim Rohingya serta etnis lainnya,” tambahnya. (L/P015/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply