PBB DESAK MYANMAR BERIKAN HAK UNTUK ROHINGYA

 

New York, 16 Muharram 1435/20 November 2013 (MINA) – Sebuah komite PBB  mengeluarkan resolusi yang mendesak Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan bagi warga Rohingya dan menindaklanjuti secara hukum terkait kekerasan Budha terhadap mereka dan umat Islam lainnya di negara-negara Asia Tenggara.

Komite Majelis Umum HAM mengeluarkan resolusi tahunan untuk Myanmar pada Selasa (19/11), dan menyambut pembebasan sejumlah tahanan politik yang dijanjikan Thein Sein untuk dibebaskan pada akhir tahun, Al Jazeera yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA) melaporkan.

Komite PBB itu mendesak pemerintah Myanmar memenuhi komitmennya untuk membebaskan mereka pada akhir tahun 2013, tanpa syarat, dan untuk menjamin pemulihan penuh hak dan kebebasan mereka.

Resolusi itu juga menyatakan keprihatinan tentang sisa pelanggaran HAM, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penahanan aktivis politik dan pembela hak asasi manusia, pemindahan paksa, penyitaan tanah, pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual serta penyiksaan serta perlakuan kejam yang tidak manusiawi  dan masih terjadi hingga kini.

Dalam resolusi tersebut, komite yang terdiri atas 193 negara menegaskan kembali kekhawatiran serius tentang kekerasan komunal dan kekerasan lain terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Resolusi yang akan  dilanjutkan ke sidang Majelis Umum PBB, mengakui upaya-upaya reformasi yang dilakukan sejauh ini di Myanmar.

Utusan Eropa dan AS meminta Myanmar untuk meningkatkan upaya reformasi. Dubes AS Samantha Power berkomentar pekan ini bahwa kemajuan telah dibuat di Myanmar. Myanmar, bagaimanapun, telah membebaskan 69 tahanan politik pekan lalu.

Banyak Budha Myanmar melihat etnis Rohingya sebagai penyusup yang dibawa oleh penjajah Inggris dari Bangladesh modern, tetapi banyak warga Rohingya mengatakan mereka telah tinggal di negara yang dulu dikenal sebagai Burma itu selama ratusan tahun. (T/P09/R2)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply