POLITISI AS DORONG SANKSI BARU UNTUK IRAN

Washington, 22 Muharram 1435/26 November 2013 (MINA) – Politisi Amerika Serikat (AS) dari dua partai besar mendorong Kongres untuk mempersiapkan peningkatan sanksi ekonomi bagi Iran agar kesepakatan nuklir di Jenewa hancur berantakan.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator Demokrat Bob Menendez pada Ahad (24/11) mengatakan, ia akan bekerja dengan rekan-rekannya untuk memperoleh sanksi baru terhadap Iran guna memaksa pembicaraan goyah atau Iran gagal melaksanakan, atau melanggar perjanjian sementara.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS John Kerry telah menyuarakan pendapatnya, sanksi baru akan berbahaya bagi perundingan dengan Iran, Al-Jazeera melaporkan yang diberitakan Mi’raj News Agency (MINA).

Dalam pengumuman Senin pagi, Teheran setuju pada Ahad mendatang untuk jeda selama enam bulan dari program nuklirnya, sementara diplomat melanjutkan pembicaraan yang bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Para pengamat internasional mengatur untuk memonitor situs nuklir Iran dan memberi kemudahan sekitar tujuh milyar dolar dari sanksi ekonomi terhadap negara itu.

Setelah berbulan-bulan pembicaraan rahasia antara AS dan Iran, membuat banyak anggota parlemen AS sangat meragukan kesepakatan yang paling signifikan antara Washington dan Teheran itu, setelah terjadi kerenggangan lebih dari tiga dekade.

Sementara itu, Presiden AS Barack Obama mencoba meyakinkan kepemimpinan Senat untuk menunda pertimbangannya di saat negosiator mengejar kesepakatan.

Meskipun demikian, ketidakpercayaan yang mendalam kepada Iran mencuat dalam diskusi Ahad di Washington.

“Kita harus sangat berhati-hati terhadap Iran,” kata Anggota Eliot Engel, wakil Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri Parlemen AS, senada dengan Ketua Parlemen dari partai Republik John Boehner.

“Saya tidak mempercayai mereka, saya tidak berpikir kita harus mempercayai mereka. Sanksi harus selalu tergantung di sana, karena itulah yang membawa Iran ke meja sejak awal,” tegas Engel. (T/P09/P02).

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply