JAMINAN HALAL SETIAP PRODUK HARUS JELAS

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Rahmat Hidayat. (Foto:Rana/MINA)

Jakarta, 14 Shafar 1435/17 Desember 2013 (MINA) – Wakil Ketua Bidang Kebijakan Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rahmat Hidayat mengatakan, jaminan halal setiap produk harus jelas agar konsumen terlindungi.

Salah satunya perlu memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan sebuah produk.

“Harus jelas juga jika pada label pangan yang mengandung bahan yang berasal dari babi diharuskan mencantumkan tulisan “mengandung babi,” kata Rahmat dalam diskusi mengenai RUU Jaminan Produk Halal di Jakarta, Senin (16/12) siang.

Dia mengatakan, bagi produsen, harus ada bukti nyata atas klaim (janji) halal dalam setiap produk yang dihasilkannya. Bahkan, produsen harus membuktikan kehalalan sebuah produk hingga dari proses awal produksi.

Saat ini, sertifikat halal pada setiap produk diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) dan memperoleh izin pencantuman halal dari Badan POM RI.

Dia menghimbau bagi konsumen Indonesia, sebagian besar umat Islam, sebelum membeli harus memeriksa tabel informasi yang tertera di label produk.

Selain tanggal kadaluarsa, konsumen juga harus membaca label halal, nomor pendaftaran (seperti merek dalam negeri (MD), merek luar negeri (ML), dan lainnya), serta komposisi produk atau daftar bahan yang digunakan.

“Karena produk yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran sudah terjamin aman untuk dikonsumsi,” tambah Rahmat.

RUU Masih Dibahas

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Baghowi, mengatakan, proses penyelesaian RUU Jaminan Produk Halal masih dalam tahap pembahasan di Komisi VIII DPR.

 “Sampai sekarang belum ada penundaan,namun butuh waktu bagi dunia usaha untuk mendalami materi-matetri mendalami kajian RUU JPH itu,” kata Baghowi.

Hingga kini RUU Jaminan Produk Halal masih menjadi perdebatan panjang dan belum disahkan.

Menurutnya, pembahasan RUU JPH sudah dimulai sejak fase 2004-2009 lalu. Di periode 2009-2014 ini, menjadi fase pembahasan kedua.

Poin terkait sifat UU Jaminan Produk Halal apakah mandatory atau voluntary masih menjadi perdebatan. Baghowi mengatakan, pihak MUI masih dengan tegas menghendaki sifatnya mandatory (permanen) sedangkan DPR dan pelaku industri menghendaki sifatnya voluntary (sukarela).

Baghowi mengatakan RUU Jaminan Produk Halal saat ini masih menjadi hal krusial. Pemerintah menganggap tidak ada yang boleh mengambil uang rakyat dari sertifikat halal kecuali lembaga negara. Namun, Majelis Ulama Indonesia mengatakan yang bisa memutuskan halal adalah ulama.

“Yang memutuskan halal dan haram itu memang ranah ulama. Pemerintah bekerja memantau pelaksanaan sertifikasi halal,” tegasnya.

Dia menyatakan, sekitar 93-95 persen bahan baku masih impor sehingga belum jelas kehalalannya. Dia juga mengatakan, terdapat 40 juta pengusaha kecil yang harus melakukan sertifikasi. (L/P02/P012/R2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply