MESIR DITUNTUT SELIDIKI PEMBUNUHAN MASSAL RAB’AH

Kairo, 8 Shafar 1435/11 December 2013 (MINA) – Sebanyak 13 organisasi Hak Asasi Manusia nasional dan internasional di Mesir menuntut negara itu menyelidiki pembunuhan massal di bundaran Raba’ah Al-Adawiyah pada 14 Agustus lalu yang menewaskan ratusan pendemo anti kudeta akibat tembakan sniper.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Selasa (10/12), bertepatan dengan Hari HAM Internasional, semua organisasi tersebut meminta pemerintah sementara Mesir untuk mengakui dan menyelidiki secara menyeluruh pembunuhan massal itu yang menewaskan remaja putri petinggi Ikhwanul Muslimin, Asma’ Beltaghi, lapor kantor berita Turki, Anadolu Agency yang dikutip MINA (Mi’raj News Agency).

Pada Agustus, ratusan warga yang melakukan pawai protes anti kudeta di bundaran Raba’ah Al-Adawiyah di Kairo dan Nahda Square di Giza diserbu dan ditembak oleh  sniper yang diduga militer Mesir.

Pada November, juru bicara Otoritas Forensik Mesir Hisham Abdel-Hamid seperti dikutip media lokal mengatakan dari serbuan itu, jumlah korban dari kedua tempat mencapai 648 orang.

Angka ini mencakup 627 warga meninggal dalam serangan di Raba’ah dan 21 orang lainnya meninggal di Nahda Square. Namun jumlah ini berbeda dengan rilis yang dikeluarkan organisasi anti kudeta yang mengatakan korban meninggal berkisar dua kali lipat dari pernyataan pemerintah itu.

“Pemerintah belum membentuk catatan publik tentang apa yang terjadi hari itu dan Kantor Jaksa Penuntut Umum belum menyelidiki serta menahan anggota pasukan  keamanan yang berlebihan dalam menggunakan wewenang mereka,” kata pernyataan HAM itu.

Mereka menambahkan Kementerian Kehakiman Mesir “belum mengambil langkah-langkah berarti untuk mengadili dalam kaitannya dengan tuduhan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan selama tiga tahun terakhir”.

Kelompok bersama itu kemudian menyerukan pembentukan sebuah komite pencari fakta yang independen untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian ratusan warga di kedua tempat itu. Selain itu, komite yang diusulkan itu harus memiliki wewenang memanggil para pejabat, saksi-saksi, mengeluarkan laporan dan membuat rekomendasi, tambah kelompok HAM tersebut. (T/P03/P01).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply