PBB PERTIMBANGKAN CARA LINDUNGI JURNALIS

New York, 12 Safar 1435/14 Desember 2013 (MINA) – Duta Besar Perancis untuk PBB  Gerard Araud mengatakan pada Jumat, Perancis dan Guatemala akan menyusun daftar usulan konkret untuk melindungi jurnalis, terutama di zona perang.

Gagasan diangkat pada pertemuan PBB yang berbasis di New York. Pertemuan dipimpin oleh Perancis dan Guatemala, dan gagasan  harus disusun dalam dokumen, Ahram Online melaporkan yang diberitakan Mi’raj News Agency (MINA).

Araud mengatakan, 76 anggota media telah tewas dalam pekerjaannya sejak awal tahun, khususnya di Mali, Suriah, Somalia dan Pakistan, sebagian yang lain telah diculik.

“Kami akan melihat apa yang layak, efektif dan dapat diterima,” kata Araud.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai utusan untuk Dewan Keamanan PBB.

Direktur Jenderal LSM Reporters Without Borders, Christophe Deloire, mengusulkan pembentukan kelompok pakar independen untuk memantau kepatuhan negara-negara anggota PBB tentang kewajiban mereka terhadap pers.

Deloire juga menyarankan, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) harus menetapkan tindakan menargetkan wartawan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Melindungi wartawan dari kekerasan sudah melekat dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan resolusi PBB, tapi tidak tegas, kata beberapa peserta.

“Pembunuhan wartawan adalah bentuk paling ekstrim dari sensor,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant. “PBB harus terlibat. Kita perlu mencari cara untuk lebih menerapkan kerangka kerja internasional ini.”

Bulan lalu, Majelis Umum PBB mendeklarasikan 2 November  sebagai hari internasional untuk melindungi wartawan.

Ini menandai hari yang sama di mana wartawan radio Perancis Ghislaine Dupont dan Claude Verlon dibunuh oleh militan di Mali tahun ini.

Anne-Marie Capomaccio, direktur kantor Washington untuk Reporters Without Borders, juga menghadiri pertemuan tersebut dan mencela pihak yang menganggap remeh tekanan dan ancaman terhadap wartawan, terutama di Afrika.

Di beberapa negara, katanya, wartawan yang mengikuti kelompok pemberontak dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah dan dapat diganggu karena menyuarakan oposisi.

Kepala Kejaksaan ICC Fatou Bensouda dan Kepala UNESCO Irina Bokova juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA).

 

 

 

 

Leave a Reply