SAYAP KANAN ISRAEL GABUNG OPOSISI LAWAN PRAWER PLANE

Gaza, 4 Shafar 1435/7 Desember 2013 (MINA) – Dua partai sayap kanan paling kuat di Israel, Yisrael Beytenu dan Yahudi Home, telah sepakat untuk melawan kebijakan Israel dalam Rencana Undang-Undang Prawer Plane, yang bertujuan mengusir puluhan ribu warga Palestina dari rumah mereka di Naqab (Negev).

Menurut situs berita Israel Arutz Sheva seperti diberitakan Middle East Monitor (MEMO) edisi Jumat (6/12) yang MINA (Mi’raj News Agency), kedua pihak menuduh bahwa informasi rencana itu sengaja ditahan Parlemen Israel (Knesset).

Langkah ini menjadikan mereka dalam sebuah aliansi dengan partai-partai oposisi yang menentang rencana tersebut, termasuk anggota Knesset keturunan Arab.

Anggota Knesset itu mengirim surat permintaan kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada Rabu (4/12) untuk menekan pemerintah Israel menghentikan pelaksanaan rencana tersebut.

Situs berita Israel melaporkan bahwa koalisi itu merupakan pukulan berat bagi Israel atas rencana Prawer Plane itu.

Prawer Plan, diambil dari nama  penggagasnya mantan wakil ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, Ehud Prawer (2011) yang berisi rencana memindahkan (pengusiran) warga baduy Palestina dari daerah Naqab (Negev).

Rencana ini berdampak pada penghancuran 35-40 kampung di gurun Naqab, selatan Palestina, dan akan menggantinya untuk keperluan permukiman ilegal mereka.

Selama beberapa pekan terakhir, warga Palestina mengadakan protes terhadap rencana tersebut. Seperti akhir pekan lalu, warga menyelenggarakan kegiatan nasional sementara aktivis internasional mengadakan protes di kota-kota di seluruh dunia, yang mereka sebut Hari Kemarahan.

Pasukan Israel menekan protes dan menangkap sekitar 30 orang Palestina.

Menurut surat kabar Israel Maariv, kesepakatan untuk menggagalkan rencana direspon baik pimpinan kedua belah pihak. Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman dari Yisrael Beytenu dan Menteri Ekonomi Naftali Bennett dari Yahudi Home.

Zevulun Kalfa, salah satu penggagas aksi itu, dikabarkan mengirim surat kepada ketua Knesset meminta pembekuan rencana tersebut.

Tidak masuk akal bahwa perdebatan begitu penting dan strategis tentang isu nasional itu, sementara parlemen tidak bisa mengungkapkan semua informasi yang relevan berkaitan,” tulis Kalfa.

Pemerintah Israel menolak untuk mengakui desa-desa meskipun Palestina telah tinggal di dalamnya selama beberapa dekade. (T/P010/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply