TIMNAS INDONESIA SUJUD SYUKUR DI NEGARA PEMBANTAI MUSLIM

*oleh: Widi Kusnadi

Sebuah selebrasi menarik berupa sujud syukur (ciri khas Islam) diperagakan tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia Usia 23 saat mereka mengalahkan tuan rumah Myanmar pada laga babak penyisihan Grup B Sea Games 2013 di Myanmar.

Kita semua tahu bahwa sampai saat ini negara itu tengah melakukan pembantaian terhadap etnis Muslim Rohingya. Walaupun hal itu dilakukan oleh komunitas Budha, namun pemerintahan di bawah presiden Thein Sein membiarkan hal itu, bahkan terkesan mendukung aksi genosida tersebut.

Salah satu bentuk dukungan mereka atas pembantaian itu adalah, pemerintah Myanmar menutup-nutupi tragedi tersebut dengan melarang media dan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional terjun ke wilayah Rakhine yang menjadi pusat pembantaian Muslim.

PBB pun menyatakan bahwa suku Rohingya di kota Rakhine sebagai suku yang paling teraniaya di dunia. Hal itu karena tragedi pembantaian terhadap etnis Muslim Rohingya sudah berlangsung sejak 1978 dan tidak ada lembaga kemanusiaan yang mampu menjangkau dan memberi pertolongan kepada mereka.

Sekilas Tentang Rohingya

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar (dulu: Burma). Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Burma yang Sino-Tibet.

Menurut sebuah artikel berjudul The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), permukiman Muslim di Arakan yang menjadi basis terbesar Muslim Rohingya telah ada sejak kedatangan bangsa Arab pada abad ke-8. Waktu itu, negara Burma (Myanmar) belum terbentuk.

Saat ini, pemerintah Myanmar menolak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya. Mereka disebut sebagai orang Bangladesh yang meninggalkan negaranya untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara ada sumber lain yang menyebutkan etnis tersebut berasal dari keturunan Arab yang hijrah ke wilayah Rakhine sejak masa kekhaisaran Mughal, Kekaisaran Muslim yang pernah berkuasa di sub-kontinen India pada 1526-1858.

Kiprah Warga Rohingya di Pemerintahan Myanmar

Meski berada dalam posisi yang terpencil, namun kiprah politik orang-orang Rohingya dalam sejarah pemerintahan Myanmar cukup banyak. Seorang yang berasal dari Rohingya, yakni Sultan Mahmood pernah menjabat sekretaris politik dan terakhir menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan U Nu (1960-an).

Warga Rohingya lainnya yang pernah menduduki jabatan-jabatan politik di Myanmar adalah Sultan Ahmed dan Abdul Gaffar yang pernah menjadi sekretaris parlemen. Selain itu, terdapat beberapa nama lain seperti Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul Khair, Abdus Sobhan, Abdul Bashar, Rashid Ahmed, dan Nasiruddin (U Pho Khine) yang pernah menjadi anggota kabinet.

Myanmar di Bawah Junta Militer

Kiprah politik orang-orang Rohingya berakhir setelah Junta Militer berkuasa di Burma. Berdasarkan keterangan dari Amnesty Internasional, orang-orang Rohingya mengalami berbagai penindasan HAM oleh Junta Militer Burma sejak 1978. Hak kebebasan untuk bepergian (freedom to movement) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Orang-orang Rohingya pun menjadi sasaran dari berbagai bentuk pemerasan dan pungutan liar, tanah-tanah mereka dirampas, diusir secara paksa, dan rumah-rumah mereka digusur. Akses keuangan dan hak untuk menikah bagi warga Rohingya pun dibatasi secara ketat. Sebagian dari orang-orang Rohingya dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan-jalan dan kamp-kamp militer.

Awal Penderitaan Muslim Rohingya

Pada tahun 1978, diperkirakan 200 ribu orang-orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh menyusul dilaksanakannya operasi “Nagamin” (Dragon King) oleh militer Myanmar. Operasi militer ini secara resmi dinyatakan sebagai upaya untuk “memeriksa setiap individu yang tinggal di Myanmar, mendata status kewarganegaraannya, serta menyaring orang-orang yang masuk ke dalam Myanmar secara ilegal”.

Operasi militer ini diarahkan kepada masyarakat sipil (tidak bersenjata) yang mengakibatkan sejumlah pembunuhan, pemerkosaan, penghancuran mesjid-mesjid, dan pelarangan ritual-ritual keagamaan tertentu.

Pada tahun 1991-1992, gelombang pengungsi yang mengalir ke Bangladesh diperkirakan mencapai lebih dari seperempat juta. Para pengungsi itu melaporkan berbagai tindak pelanggaran HAM yang dialaminya, seperti dipekerjakan secara paksa, dieksekusi, dianiaya, dan diperkosa.

Orang-orang Rohingya juga dilaporkan telah dipekerjakan tanpa bayaran dan dalam kondisi yang sangat buruk untuk membangun instalasi-instalasi militer dan proyek-proyek ekonomi pemerintah Myanmar.

Apa yang dialami orang-orang Rohingya sebenarnya juga dialami oleh etnis-etnis minoritas lain yang berada di Myanmar. Laporan Human Right Watch yang menyebut bahwa sejak 2004 telah lebih dari satu juta komunitas minoritas terusir dari desa-desa mereka.

Kesewenang-wenangan junta militer sebenarnya ditujukan untuk memberangus perlawanan kelompok oposisi nasional Aung San Suu Kyi.

Kekerasan Juga Dialami Etnis Minoritas Lain

Apa yang dialami orang-orang Rohingya sebenarnya juga dialami oleh etnis-etnis minoritas lain yang berada di Myanmar. Laporan Human Right Watch yang menyebut bahwa sejak 2004 telah lebih dari satu juta komunitas minoritas terusir dari desa-desa mereka. Etnis-etnis minoritas yang ikut menderita adalah Kachin, Chin, Mon, Shan (berkerabat dekat dengan etnis Siam di Thailand), sebagaimana dicuplik dalam esai Teuku Kemal Fasya “Seduka Pengungsi Myanmar”.

Kemal Fasya menambahkan, “kesewenang- wenangan junta militer Myanmar yang juga menindas suku-suku minoritas yang berbeda bahasa dan agama. Bahkan, pengubahan nama Myanmar pada 1989 (Myanmar) dianggap sebagai label hegemoni politik karena merujuk secara historis pada etnik mayoritas dibandingkan dengan identitas nasional”.

Selain terhadap orang-orang Rohingya dan Karen, Kemal Fasya menulis bahwa sejak berkuasa tahun 1962, Junta militer Myanmar telah melakukan berbagai operasi militer dalam rangka membersihkan etnik-etnik minoritas di Myanmar. Mengutip keterangan Jack Dunford, Direktur Konsorsium Perbatasan Thailand-Burma, pada saat ini Junta Militer sedang memperhebat operasi militer di daerah basis etnik minoritas Karin yang berbatasan dengan Thailand sehingga ribuan etnis Karin harus keluar dari tanah kelahiran mereka.

Untuk saat ini, orang-orang Rohingya dan orang-orang dari etnis-etnis minioritas lainnya yang berasal dari wilayah Myanmar adalah “stateless citizen“, penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan karena alasan-alasan politik.

Kasus orang-orang Rohingya mengingatkan kita terhadap nasib orang-orang Palestina yang terpaksa mengungsi akibat sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh Pemerintah Israel.

Peran Indonesia Dalam Konflik Myanmar

Pada Agustus 2012 lalu, Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan medis untuk korban konflik komunal di negara bagian Rakhine, Myanmar seperti diberitakan harian Republika. 

Lembaga Zakat Dompet Dhuafa (DD) juga mencairkan Rp. 300 juta rupiah untuk membantu pengungsi Rohingya. Bantuan ini difokuskan sebagai pengadaan kebutuhan kesehatan dan nutrisi bagi para pengungsi Rohingya yang tidak diterima di Bangladesh.

Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) juga mengupayakan pengiriman bantuan untuk warga Muslim Myanmar di Arakan. Presidium Mer-C Dr. Joserizal, di Gedung Mer-C, Jakarta mengatakan, Tim relawan Mer-C berangkat dari Jakarta ke Myanmar, untuk mengirimkan bantuan ke warga Rohingya di Negara Bagian Arakan. Mer-C telah mendapatkan surat izin dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. 

Sementara itu, dari sisi hukum, Pusat lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia, PAHAM yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), membentuk lembaga pusat informasi dan advokasi Rohingya Arakan (PIARA).

Direktur PAHAM, Heri Aryanto mengungkapkan, konflik yang terjadi di sana sudah menyebar, yang menjadi sasaran serangan warga Myanmar dan kelompok radikal Budhis di sana tidak lagi hanya orang Rohingya akan tetapi sudah menyebar ke semua komunitas muslim Burma yang mana mereka semua memiliki akar keturunan asli Myanmar, namun beragama Islam.

Heri mengungkapkan temuannya ini dalam tulisan buku perjalanannya dan tim PIARA PAHAM pada akhir April 2013 lalu, dimana kondisi konflik di Rohingya itu sudah hampir menyerupai seperti kekerasan Hitler. “Ini operasi sistematis dari kelompok yang menamakan 969 yang melibatkan pemerintah Myanmar”.

Pada awal 2013 lalu, Seorang Muallaf Indonesia juga membentuk Komite Advokasi Untuk Muslim Rohingya dan Arakan (KAMRA) di Bandung. Dalam aksinya, KAMRA menyeruka umat Muslim dan Budha di Indonesia untuk mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kasus kekerasan terhadap warga Rohingya. Mereka juga beberapa kali menggelar aksi menggalang dukungan bagi Rohingya.

Dukungan Internasional Kepada Rohingya

Pada Juli 2013 lalu, Presiden Prancis, Francois Hollande mendesak Presiden Myanmar yang sedang berkunjung ke negaranya untuk menghentikan konflik komunal yang menimpa warga Rohingya.

Sebelumnya Perdana Menteri Inggris David Cameron juga memberikan tekanan kepada Thein Sein mengenai konflik Rohingya yang mengorbankan warga Muslim Myanmar.

Pada bulan yang sama, Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon juga mendesak pemerintah Myanmar untuk berperan aktif dalam menghentikan pembantaian terhadap warga Rohingya. Ia juga mendesak Myanmar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara resmi Rohingya.

Pada November 2013 lalu, Presiden Amerika Serikat yang berkunjung ke Myanmar juga mengkritik keras pemerintahan Negara itu terkait konflik Rohingya. Ia mengatakan, sebagai negara yang sedang melakukan transisi, Myanmar hendaknya tetap menghormati keberagaman etnis yang ada di negaranya.

Dukungan Dari Dalam Negeri Myanmar

Sebuah kelompok musik beraliran Punk Rock di Yangon, Myanmar secara tegas kekerasan agama yang terjadi di negaranya sendiri. Kelompok itu justru membela warga muslim Rohingya.

Mereka secara terang-terangan menentang tindakan biksu Budha yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya. “Jika mereka biarawan nyata, aku akan tenang, tetapi mereka tidak,” kata Kyaw Kyaw, vokalis Rebel Riot. 

Seorang vokalis dari grup band No U, Turn Ye Ngwe Soe juga menulis lagu tentang  “Perang Manusia”, setelah terjadi kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine yang mulai tumpah ke daerah lain. “Ketika saya pergi ke beberapa daerah perkotaan, aku mendengar mereka berbicara tentang 969, membenci Muslim, dan bertindak anarkis. Seharusnya tidak seperti ini,” jelas Ye Ngwe Soe.

Selama pemerintahan militer, komunitas punk rock di negara itu juga gemar melakukan kampanye membela umat Muslim yang dilakukan secara rahasia. Bisa bertempat di gedung kosong, rel kereta api atau tempat-tempat lainnya. Beberapa orang di komunitas tersebut bahkan terkadang sering ditakut-takuti oleh ancaman penangkapan dan pemenjaraan.

Kyaw Kyaw mengungkapkan, “walaupun aku tidak bisa mengubah dunia, atau Myanmar, atau bahkan Yangon, aku setidaknya bisa mempengaruhi orang di sekelilingku.”

“Pihak berwenang mungkin bisa menangkap kami, tapi kami tidak peduli, diserang oleh kelompok tertentu pun kami tidak peduli. Kami telah mempersiapkan diri untuk membela umat muslim Rohingya.” jelas Kyaw kyaw. (P04/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

* Penulis adalah redaktur di Kantor Berita Islam Islam Internasional Mi’raj News Agency (MINA).

Sumber referensi:

Beberapa berita di Mi’raj News Agency (MINA)

Rohingya News Agency (RNA)

indies.net

un.org

Wikipedia

 

 

 

 

 


 

Leave a Reply