USULAN PEMERINTAH PERANCIS AKHIRI LARANGAN JILBAB, PICU PROTES POLITISI

Paris, 12 Safar 1435/15 Desember 2013 (MINA) – Sebuah laporan surat kabar Perancis menyebutkan, pemerintah Perancis mengusulkan untuk mengakhiri larangan jilbab perempuan Muslim, hal yang memicu protes kalangan politisi oposisi konservatif dan kalangan Sosialis.

Proposal yang diajukan juga menuntut diakhirinya larangan mengajar bahasa Arab dan menekankan dimensi Arab-Oriental  sebagai identitas Perancis, kutip Mi’raj News Agency (MINA) dari On Islam, Ahad (15/12).

Dalam proposal yang diajukan oleh pegawai negeri senior Thierry Tuot dan sekelompok ahli, melarang pihak berwenang dan media untuk menyebut kebangsaan masyarakat, agama atau etnis, dan penciptaan suatu pelanggaran “pelecehan rasial” baru.

Juga menganjurkan untuk mempromosikan pengajaran bahasa Arab dan Afrika di sekolah-sekolah Perancis.

Selain itu, menambahkan bahwa anak-anak sekolah harus belajar lebih banyak tentang perbudakan dan penjajahan serta membangun Museum Penjajahan.

Laporan itu juga mengatakan, larangan  yang diskriminatif  itu adalah pembenaran perpanjangan praktik diskriminasi di beberapa sektor seperti perusahaan swasta dan pelayanan publik.

Disebutkan, proposal menyuguhkan visi tentang bagaimana untuk lebih mengintegrasikan jutaan warga Perancis dan warga asal luar negeri.

Usulan itu diterima oleh Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault yang berencana merombak kebijakan tentang Muslim tahun depan.

Kebijakan integrasi akan disiapkan oleh tim ahli khusus yang ditunjuk.

Disebutkan, Perancis dengan populasi Muslim terbesar di Eropa, harus mengakui dimensi Arab-Oriental sebagai identitas, misalnya dengan mengubah nama jalan dan tempat, menulis ulang kurikulum sejarah dan menciptakan satu hari khusus untuk menghormati kontribusi budaya imigran.

Pemimpin partai oposisi Persatuan Gerakan Populer (UMP),  Jean-François Cope, menolak laporan surat kabar Le Figaro dan menyebutnya sebagai “laporan mengejutkan”.

Cope menuduh pemerintah menggunakannya untuk “gelombang kain merah” (provokasi) di Perancis dalam rangka meningkatkan Front Nasional anti-imigran dan melemahkan UMP.

“Saya tidak bisa menerima bahwa kita meninggalkan ide sekularisme untuk membiarkan agama mendikte hukum mereka di sekolah-sekolah republik,” kata Cope.

Cope adalah seorang menteri dalam pemerintahan mantan presiden Nicolas Sarkozy.

Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault  yang akan memimpin pertemuan tingkat menteri bulan depan pada peningkatan integrasi, mengatakan kepada wartawan tidak ada rencana untuk menjatuhkan larangan jilbab dan menjauhkan diri dari penelitian.

“Karena saya hanya menerima laporan, tidak membuat kebijakan pemerintah,” kata Ayrault.

Marine Le Pen, Pemimpin Front Nasional, mengatakan pelaksanaan rekomendasi itu akan menjadi “deklarasi perang” terhadap Perancis dan menyerukan untuk mengakhiri kebijakan imigrasi massal.

Thierry Mandon, juru bicara kelompok parlemen Sosialis, mengatakan proposal itu “berbahaya”.

Diskriminasi terhadap Muslim Perancis

Perancis adalah rumah bagi hampir enam juta komunitas Muslim, terbesar di Eropa.

Pada 2004, negara Eropa melarang pemakaian jilbab, aturan wajib berpakaian perempuan dalam Islam di sekolah-sekolah.

Kemudian pada 2011, Perancis melarang pemakaian cadar atau niqab di tempat umum.
 
Muslim Perancis telah lama mengeluhkan meningkatnya diskriminasi dan sentimen permusuhan terhadap mereka di negara itu.

Sebuah jajak pendapat IFOP terbaru menemukan bahwa hampir setengah dari warga Perancis memandang Muslim sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka.

Muslim Perancis juga mengeluhkan pembatasan pada pembangunan masjid untuk melakukan shalat sehari-hari mereka.

Amnesty International telah mengecam Perancis dan sejumlah negara Eropa seperti Belgia, Belanda, Spanyol dan Swiss atas diskriminasinya terhadap minoritas Muslim di negaranya. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA).

 

 

 

 

Leave a Reply