PAKISTAN: MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM BENAZIR (BISP)

 Oleh Nanang Sunarto

       Program Dukungan Penghasilan Benazir (Benazir Income   Support Programme – BISP) yang digerakkan secara nasional oleh pemerintah Pakistan untuk mengentaskan kemiskinan,   bermuara untuk mewujudkan   negara itu menjadi “welfare state” atau negara sejahtera .

       Kiprah  BISP mulai dari pemberian uang tunai (cash) sebesar  Rs1.000 (Rs1  =  sekitar Rp100) per bulan, pinjaman bagi warga miskin untuk menjalankan usaha kecil, program pelatihan dan kejuruan, asuransi  jiwa dan asuransi kesehatan sampai  bantuan darurat bagi korban bencana alam atau korban aksi-aksi terorisme.

       Penyaluran dana tunai dan pemberdayaan perempuan khususnya di wilayah kantong-kantong kemiskinan di Pakistan melalui BISP dilatarbelakangi oleh lonjakan inflasi di tahun-tahun terakhir ini akibat krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan global, diperburuk lagi dengan bencana alam dan perang berkepanjangan melawan terorisme.

      Tanpa aksi nyata, jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dikhawatirkan akan terus  meningkat, dan masih banyak lagi keluarga-keluarga yang berisiko terjerumus ke  bawah garis kemiskinan.

       BISP intinya merupakan program utama jaringan pengaman sosial (main social safety nett) untuk melindungi warga dari dampak “shock” ekonomi dan inflasi, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan  yang digerakkan secara nasional, sementara  pengesahan RUU-nya  juga didukung dengan suara bulat oleh parlemen Pakistan. 

      Dalam jangka pendek, sasaran BISP  ialah untuk melindungi dampak krisis energi, pangan dan keuangan terhadap warga miskin, sedangkan dalam lingkup yang lebih luas sasarannya adalah untuk menyediakan paket dukungan keuangan minimal bagi warga yang mengalami kemiskinan kronis.

      Selama  2008 sampai  2009 BISP telah mengucurkan dana sekitar 425 juta dolar AS, dan untuk anggaran 2010 sampai 2013 mengalokasikan 875 juta dolar AS yang  dibagikan untuk lima juta keluarga miskin atau mencakup 15 persen dari total penduduk  Pakistan atau 40 persen  warga miskin di negara itu . Untuk mendapatkan bantuan tunai Rs1.000/bulan, tiap keluarga miskin cukup mengisi formulir yang dibagikan oleh anggota parlemen pusat maupun daerah (semacam DPR/DPRD).

     Yang menjadi kendala, di awal program tidak tersedia data guna mengindentifikasi  keluarga  yang akan disasar,   sehingga agar  tepat sasaran, diselenggarakan sensus nasional khusus untuk mendata jumlah warga miskin di keempat provinsi : Punjab, Sindh, Baluchistan, Kyhber Pakhtunkhwa, termasuk di wilayah otonomi  sepanjang perbatasan dengan Afganistan (FATA), Azad Jammu dan Kashmir serta wilayah khusus ibukota Islamabad.

Transparan dan Obyektif                                               

      BISP dilaksanakan dengan transparan, tidak pilih-kasih dan  obyektif , sedangkan  demi mencegah salah sasaran diberlakukan “poverty scorecard”.  Peralatan GPS juga digunakan khususnya untuk mengumpulkan data bagi  kasus-kasus yang segera ditangani seperti korban bencana alam.

      Tentu saja ada persyaratan bagi calon penerima bantuan program BISP seperti pendapatan maksimal Rs6.000 per bulan, memiliki kartu penduduk, dan hanya bagi  warga yang menetap di dalam negeri .  

      Demi mempercepat penerimaan dana pada yang memerlukannya, selain melalui kantor pos, pengiriman uang mulai dilakukan melalui layanan elektronik perbankan  misalnya dengan   ‘smart cart’ atau ‘mobile phone banking’.

      Keluarga miskin yang memenuhi persyaratan  juga berhak  memperoleh pinjaman usaha (Waseela- e-Haq) sebesar Rs300.000  . Pinjaman tanpa agunan, hanya mengandalkan kepercayaan,  untuk menciptakan  usaha kecil khususnya bagi perempuan, agar mereka  bisa keluar dari belitan kemiskinan.

      Ide pemberian pinjaman ini dilatarbelakangi upaya untuk menciptakan pendapatan, tidak hanya berlaku  konsumptif, mengatasi penolakan oleh bank terhadap calon peminjam yang tidak layak (non-creditable)  akibat ketidakmampuan mereka memberikan agunan  dan juga  memanfaatkan potensi keahlian yang dimiliki warga.

     Tidak sekedar menggelontorkan uang, Waseela-e-Haq memastikan tujuan program dengan memberikan konseling tentang pilihan  usaha, identifikasi usaha, pelatihan yang diperlukan , membantu pendirian usaha dan memonitor serta mengevaluasi  pelaksanaan usaha berdasarkan Indikator yang Terverifikasi scara Obyektif (Objectively Verifiable Indicators – OVI).

      Program bantuan modal usaha tanpa agunan tersebut dilatarbelakangi pemikiran, enam dari 10 penduduk  miskin di dunia adalah kaum perempuan  yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dengan melakukan pekerjaan berat seperti  mengolah lahan, menggiling  gandum atau menumbuk padi , mencari air atau bekerja di dapur.

      Dimensi penting program pemberdayaan perempuan dalam upaya mensejajarkan kedudukan perempuan dan pria menyangkut partisipasi ekonomi, kesempatan ekonomi, penguatan secara politik, pencapaian pendidikan dan kesehatan. 

     Sesuai  tahapannya, proses pemberian kredit usaha Waseela-e-Haq diawali dengan identifikasi jenis usaha (identification of business),  kemudian tahap penyuluhan  (counceling) pilihan usaha, selanjutnya pemberian bekal pelatihan tetntang usaha yang dipilih (training) dan tahap terakhir monitoring dan evaluasi kegiatan usaha.

      Sedangkan Waseela-e-Rozgar merupakan program pelatihan kejuruan (vocational)   terintegrasi   bagi remaja, khususnya perempuan sebagai “kail”  berupa keahlian agar mereka mampu “menangkap  ikan” atau membuka  lapangan kerja. Waseela-e-Rozgar sudah meluluskan  10.000 remaja, dan 20.000 lainnya sedang mengikuti program, dan setiap tahun ditargetkan menyasar  150.000 remaja. 

      Melalui kerjasama dengan berbagai penyelenggara pelatihan, termasuk swasta,  peserta dapat memilih  salah satu dari 52 jenis pelatihan pilihan dengan durasi  tiga, empat sampai enam bulan dan tunjangan beasiswa sebesar Rs6.000 per bulan.

      Program Waseela-e-Rozgar  disasarkan untuk membangun kapasitas (capacity building) dan kemampuan professional warga miskin, dan BISP sendiri merasa yakin, pendidikan akan menciptakan keberdayaan dan kepercayaan diri dan pada gilirannya akan menciptakan sumberdaya yang efisien dan produktif.

Asuransi  Jiwa dan Kesehatan

     Mengingat hanya sekitar tiga persen penduduk Pakistan yang memiliki asuransi kesehatan, BISP juga menyelenggarakan program asuransi kesehatan bagi warga miskin (Waseela-e-Sehet)  yang  menjalani rawat inap secara gratis di rumah-rumah sakit yang ditunjuk dan mendapatkan santunan  maksimal Rs25.000  setahun atau  Rs100.000 bagi setiap kepala keluarga yang meninggal.

     Dalam upaya mencegah “drop-out”  di  kalangan anak-anak warga miskin yang duduk di Sekolah Dasar (usia lima sampai 12 tahun),  BISP menyelenggarakan  program Waseela-e-Taleem berupa pemberian  insentif Rsp200 per bulan untuk maksimal tiga anak dalam satu keluarga tergolong miskin yang duduk di bangku pendidikan dasar.

     Selain mencegah tingkat “drop out”, program ini juga diharapkan akan memacu orang tua menyekolahkan anaknya, dan juga menekan jumlah siswa yang membolos, karena siswa penerima bantuan, dipersyaratkan mengisi  minimal  70 persen daftar hadir. Program ini diikuti tiga juta anak-anak usia  SD, dan  World Bank bersama Departemen Pengembangan Internasional (DFIF) sepakat untuk meneruskan program ini sampai empat tahun mendatang.

    Bagi korban bencana alam atau aki-aksi terorisme dan korban aksi-aksi kekerasan lainnya yang kriterianya ditentukan oleh pemerintah, BISP melakukan program pemberian santunan masing-masing Rs12.000 /tiga bulan per keluarga.

     BISP juga bermitra dengan PBB dan lembaga-lembaga internasional seperti  Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), USAID serta diakui keberadaannya sebagai institusi  yang berkiprah dalam upaya pengentasan kemiskinan  dalam komunitas dunia.  

     Di balik kisah sukses BISP, ada juga nada sumbang muncul,  misalnya   tudingan mengenai  terjadinya  praktek korupsi dalam penyaluran bantuan,  adanya penilaian hanya 50 sampai 60 persen bantuan  sampai pada  yang berhak menerimanya, sedangkan  nama-nama penerima bantuan yang direkomendasikan oleh parlemen dinilai cacat karena dianggap beraroma  KKN.

      Indonesia yang juga masih bergelut dengan isu kemiskinan, mungkin bisa menimba pengalaman  BSIP menangani masalah bangsa tersebut secara terencana, terpola, terintegrasi, terpadu  antar instansi dan juga melibatkan pihak swasta, dipayungi Undang-undang  serta  menjadi gerakan  nasional, tidak terkotak-kotak atau jalan sendiri-sendiri. (T/NS/E1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Leave a Reply