THAILAND UMUMKAN KEADAAN DARURAT DI BANGKOK

Bangkok, 20 Rabi’ul Awwal 1435/22 Januari 2014 (MINA) – Pemerintah Thailand mengumumkan keadaan darurat di ibukota Bangkok dan sekitarnya untuk mengatasi protes yang bertujuan memaksa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari kekuasaan.

Menteri Tenaga Kerja Thailand Chalerm Yubumrung, mengumumkan hari Selasa, pembatasan akan berlaku setelah tengah malam hingga 60 hari, demikian laporan Al Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Kita perlu melakukannya karena para pengunjuk rasa telah menutup gedung-gedung pemerintah, bank dan situasi demonstrasi memburuk, yang menyebabkan cedera dan kematian. Pemerintah memandang perlu mengumumkan dekrit darurat untuk menjaga situasi berada di bawah kontrol,” kata Yubumrung.

Keputusan ini akan memungkinkan badan-badan keamanan untuk memberlakukan jam malam, menahan tersangka tanpa tuduhan, menyensor media, melarang pertemuan politik lebih dari lima orang.

Yingluck mengatakan, polisi, bukan militer, akan digunakan dan pemerintahannya tidak berniat berkonfrontasi dengan para pengunjuk rasa.

“Kami akan menggunakan negosiasi damai dengan para pengunjuk rasa sesuai dengan standar internasional. Kami telah memerintahkan polisi untuk tetap dengan standar internasional, bersabar menghadapi pengunjuk rasa,” katanya, Selasa .

Kekerasan terbaru

Pengumuman keadaan darurat tersebut justeru meningkatkan serangan di lokasi protes di mana pemerintah dan pengunjuk rasa saling menyalahkan, termasuk serangan granat dan penembakan.

Ahad lalu, 28 orang terluka ketika dua granat dilemparkan ke salah satu dari beberapa lokasi protes yang diselenggarakan di Bangkok.

Serangan granat lain pada pawai protes Jumat lalu, menewaskan satu orang dan melukai puluhan lainnya. Tidak ada penangkapan yang dilakukan pada salah satu serangan.

Para pengunjuk rasa telah menuntut pengunduran diri Yingluck untuk membuka jalan bagi sebuah pemerintahan yang dibentuk guna melaksanakan reformasi yang memerangi korupsi.

Para pengunjuk rasa mengatakan, pemerintah Yingluck membawa praktik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra 2001-2006, yang menggunakan kekayaan keluarga dan dana negara untuk mempengaruhi pemilih dan memantapkan kekuatannya.

Yingluck menetapkan pemilu pada 2 Februari, tapi para pengunjuk rasa ingin itu ditunda. Pihak oposisi Partai Demokrat, terkait erat dengan para pengunjuk rasa yang memboikot pemilu.

Pengumuman keadaan darurat mengatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan sesuai rencana. (T/P09/E1).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Leave a Reply