URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Oleh Ali Farkhan Tsani

Redaktur Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Kesadaran warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya cukup tinggi. Bagi umat Islam khususnya, jaminan makanan halal jelas sangat penting, selain kandungan gizinya. Makanan halal sudah diatur dalam syariah Islam, mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya.

Untuk itu, sesuai amanah Undang-undang Dasar Negara (UUD) 1945, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan tersedianya makanan halal tersebut. Negara sesuai pasal 28 dan 29 UUD 1945, memiliki kewajiban ikut memberikan jaminan halal kepada warganya.

Karena itu, sertifikasi halal produk bahan maupun makanan olahan menjadi sangat penting bagi umat Islam. Apalagi di era globalisasi perdagangan, berbagai makanan olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Halal menjadi wajib bagi konsumen Muslim. Bahkan sebenarnya umat lain pun akan diuntungkan dengan adanya jaminan halal tersebut. Sebab halal memberikan kebaikan dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan.

DPR RI saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang merupakan inisiatif legislatif periode 2004-2009. UU JPH ini nantinya diharapkan akan diberlakukan di seluruh Indonesia.

Ada wacana untuk membentuk badan baru yang akan menangani penentuan halal tidaknya suatu produk yang melibatkan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan baru bersifat independen itu memiliki laboraturium yang distandarisasi MUI, sebagai pihak yang paling memahami standar halal tidaknya suatu produk.

Karena itu, meskipun pemerintah sejauh ini menyatakan siap menjalankan RUU JPH setelah disahkan menjadi undang-undang, masih ada kelemahan yang harus diperbaiki. Seprti terkait dengan penggunaan teknologi dan pemahaman mengenai syariah, sistem, laboratorium dan mekanismenya .

Kekhawatiran lain yang muncul bila RUU JPH disahkan menjadi undang-undang adalah bila sertifikasi halal dijadikan komoditas politik, ekonomi dan kepentingan, sehingga menjadi lahan baru untuk korupsi.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Prof. Abdul Djamil mengatakan bila RUU JPH disahkan, pemerintah harus siap menjalankan amanat undang-undang karena jaminan halal dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, pembahasan RUU menyebutkan undang-undang jaminan produk halal dibutuhkan sebagai perlindungan kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Perlu ada kepastian  hukum dari sertifikasi halal yang selama ini sudah dilakukan MUI.

Tentang kekhawatiran RUU itu akan mereduksi peran MUI yang selama ini sudah melakukan sertifikasi halal, Djamil mengatakan itu tergantung siapa yang melihat. Yang pasti, kata dia, bila RUU itu disahkan MUI akan tetap berperan menentukan halal tidaknya suatu produk.

Apalagi, selama ini sudah ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi halal dan kampanye produk-produk halal. Bila RUU itu disahkan, pemerintah hanya tinggal memaksimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada itu.

“Lebih baik tidak perlu membuat lembaga baru. Optimalkan saja yang sudah ada,” kata Abdul Djamil.

Djamil mengatakan, selama ini Kemenag sudah berjalan sinergis dengan MUI dalam hal mempromosikan produk-produk halal melalui salah satu unit kerja yang ada di bawah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, yaitu Subdit Produk Halal.

Pembagian Peran

Perjalanan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) telah memasuki periode kedua (2009-2014) di DPR RI. Setelah sebelumnya pada periode pertama (2004-2009), pembahasan RUU JPH mengalami kebuntuan.

Masyarakat tentu bertanya-tanya tentang kesungguhan DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Masalah kelembagaan dan belum adanya kejelasan pembagian peran MUI bersama pemerintah, sebagai alasan kebuntuan sebenarnya dapat diselesaikan dengan adanya pembagian peran. 

Pembagian peran tersebut di antaranya urusan sertifikasi halal merupakan kewenangan ulama (melalui lembaga MUI) yang memiliki otoritas, kompetensi, dan legitimasi dalam menetapkan hukum Islam (syar’i) melalui usaha ijtihadiyah. Sedangkan, pemerintah melakukan tugas lain berkaitan dengan regulasi (pengaturan formal), labelisasi halal pada kemasan produk halal agar tidak mudah dipalsukan, pengawasan produk, pengawasan produsen, pembinaan, sosialisasi, komunikasi dan penyadaran. 

Peran pemerintah lainnya adalah dalam penyelenggaraan kerja sama dengan negara lain, penindakan (law enforcement) terhadap berbagai pihak yang melakukan pelanggaran.

Adanya penolakan monopoli sertifikasi produk halal seperti dikemukakan Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU), sebenarnya tidak dibaca sebagai penolakan Jaminan Produk Halal. Tetapi justru memperkuat jejaring sertifikasi halal agar dapat seluas mungkin menjangkau seluruh kalangan, lembaga dan wilayah.

Karena masing-masing organisasi, yang sebenarnya juga sudah terwakili di MUI, dan sebagian personilnya juga ada di Kemenag, memiliki kelebihan masing-masing, terutama terhadap anggotanya.

Alasan Ketua Umum Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) Maksum Machfoedz, bahwa pasar saja dilarang monopoli sampai dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena itu, pelayanan publik, tidak boleh dimonopoli. 
Menurutnya, Kemenag adalah lembaga pengatur, bukan pelaksana. Fungsi negara itu adalah pengawasan, regulasi, dan pengadaan kebutuhan publik  (public good).

Baginya, yang penting sertifikasi bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan ekonomi. Apalagi, sampai korupsi dan melakukan teror. Sertifikasi adalah pelayanan publik.

Sebaiknya memang ada lembaga independen yang memiliki wewenang untuk itu. Lembaga lain boleh saja memiliki lembaga serupa yang disertifikasi lembaga independe tadi. Sehingga pemerintah juga sebenarnya diuntungkan karena programnya terlaksana maksimal, dan masyarakat pun terjamin karena adanya kemudahan layanan jaminan halal di lembaganya masing-masing yang sudah tersertifikasi.

Atau bisa saja lembaga yang ada yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dimantapkan saja sebagai lembaga sentral penjamin produk halal. Lembaga lain dengan dalih tidak adanya monopoli bisa saja berdiri dengan tersertifikasi oleh lembaga sentral.

Sebab, LPPOM MUI yang didirikan atas keputusan MUI tahun 1989 memang menjadi lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu, LPPOM MUI juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Menurut Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, dalam lima tahun terakhir ini saja, LPPOM MUI telah menerbitkan 13.136 sertifikat halal untuk produk pangan, obat dan kosmetika. 

“Pencapaian ini didukung oleh 710 orang auditor halal, baik di pusat maupun di 33 provinsi di Indonesia,” ujar Lukmanul.

Berdasarkan data tersebut, produk yang memiliki sertifikat halal dan beredar di Indonesia sebesar 59,01 persen, mengacu pada data produk yang teregister di Badan POM.

“Angka tersebut menunjukkan potensi Indonesia dalam mewujudkan Pusat Halal Dunia. Terlebih lagi, dari jumlah yang disertifikasi tersebut sebesar 71 persen adalah produk lokal,” ujarnya.

Lukman menuturkan, LPPOM MUI juga berperan aktif dalam menyampaikan standar halal Indonesia melalui pelatihan auditor-auditor Lembaga Sertifikat Halal Luar Negeri.

Belajar dari Luar

Aneh, ironis, memprihatinkan, atau apalagi istilah lainnya, jika di Indonesia yang mayoritas Muslim tanpa RUU Jaminan Produk Halal. Sementara di luar negeri Indonesia, justru mendapatkan kemudahan. Sebagai contoh bagaimana jaminan produk halal di negara Thailand, yang notabene muslim di sana minoritas.

Menurut Winai Dahlan, cucu pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, yang memang sudah lama bermukim di negeri gajah putih itu. Soal jaminan produk halal mendapat perhatian dari pemerintah.

Dari catatan media online disebutkan bahwa pada 1994, winai mengembangkan teknik analisa mengenai halal food di Thailand dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Inisiatif mulia tersebut disambut baik oleh Chulalongkorn University, dengan mendirikan The Halal Science Center pada 2004, dengan dukungan Pemerintah Kerajaan Thailand.

Institusi itu kemudian menjadi salah satu badan penelitian pertama di dunia dengan spesialisasi bidang sains halal food. Tujuan pendiriannya adalah untuk membantu Komite Islam Thailand dalam melaksanakan misinya, terutama dalam sebagai Halal Certification Agency.

Dalam melakukan tugasnya, lembaga ini membangun jaringan dan kerjasama dengan laboratorium sains halal lain di dunia untuk kepentingan umat dan ilmu pengetahuan. Seluruh kegiatan tersebut sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah, termasuk pendanaannya.

Negara lainnya, Singapura, yang dikenal sebagai negara multi-etnis dan multi-agama, sudah menerapkan peraturan bahwa setiap restoran halal di Singapura mendapat sertifikat halal dari MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura). Jadi, wisatawan muslim khususnya tinggal mencari logo halal tersebut. Jika tidak ada tampilan logo halal di bagian depan restoran, kemungkinan besar restoran tersebut tidak halal.

Mencari restoran dengan logo halal di Singapura pun relatif cukup mudah, mengingat sudah ada lebih dari 400 restoran dan tempat makan di Singapura telah memperoleh sertifikat halal MUIS.

MUIS adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal di Singapura. Didirikan pada tahun 1978, hingga kini tanda sertifikasi halal yang dikeluarkan bahkan diakui di pasar halal dunia seperti di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia melalui Perjanjian Perdagangan Bebas.

MUIS mengeluarkan sertifikat halal secara profesional berdasarkan seperangkat sistem yang berfokus pada sistem manajemen mutu sertifikasi halal.

Di Jepang, pemerintahnya menyadari akan potensi wisatawan Muslim ke negaranya, maka kosekwensinya Pemerintah Negeri Matahari Terbit ini pun mendorong pebisnis dan investor untuk menyediakan restoran halal.

Pemandangan tersebut bisa dilihat seperti di Sakai, Osaka. Mulai November 2013, Osaka International Airport (ITM), selaku pengelola bandara, menyediakan sekaligus dua restoran berlabel halal, dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Malaysian Halal Consultation & Training. 

Urgensi Halal

Secara aqidah jaminan halal menjadi harga mati bagi warga muslim, mengingat ini menjadi tuntunan, tuntutan dan kewajiban ibadah kepada Allah.

Umat Islam mendasarkannya pada Al-Quran, antara lain, “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, yang kalian beriman kepada-Nya”. (QS Al-Maidah [5] : 88).

Landasan lainnya, “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kalian hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS An-Nahl [16] : 114).

Secara umum,  sebenarnya manfaat adanya jamina halal makanan, tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk semua umat manusia yang menginginkan kebaikan.

Indonesia yang digadang-gadang akan dijadikan sebagai pusat halal dunia, tetapi jaminan halal masih tersendat. Padahal jutaan wisatawan dari berbagai negara, yang tidak sedikit muslim, tentu mencari hotel, restoran, bersertifikat halal di Indonesia.

Ironis memang, tetapi itulah faktanya, dan itu harus diperjuangkan sampai berhasil, sebagai hak asasi mayoritas warga negara Indonesia, dan sebagai kewajiban aqidah tiap individu muslim. (L/R1/E01/mirajnews.com)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Leave a Reply