Penjagal Muslim Rohingya Bernama Jenderal Hlaing

Suu Kyi dan Jenderal Hlaing. (livemint)

Oleh: Rudi Hendrik, jurnalis Mi’raj News Agency (MINA)

Ketika isu krisis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar mencuat pada tahun 2012 dan 2015, sebagian besar harapan digantungkan kepada tokoh perubahan negara itu, yaitu Aung San Suu Kyi.

Selain sebagai pemimpin politisi sipil yang dizalimi oleh penguasa junta militer, Suu Kyi juga adalah tokoh dunia yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo tahun 1991. Karenanya, komentarnya tentang krisis Muslim Rohingya atau kritikannya terhadap pemerintah yang masih kental militernya, sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan dunia internasional, khususnya bagi Muslim dunia.

Bahkan, ketika pemilu parlemen Myanmar pada November 2015, komunitas dunia pembela warga minoritas Muslim Rohingya berharap partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang yang kemudian bisa mengantar pemimpinnya, Suu Kyi, ke tahta tertinggi pemerintahan Myanmar.

Akhirnya, partai NLD menang dan orang-orang di bawah pengaruh Suu Kyi berada sebagai mayoritas di pemerintahan. Meski Suu Kyi secara hukum tidak bisa menjabat sebagai presiden, tapi ia memasang seorang bernama Htin Kyaw yang pada 15 Maret 2016 parlemen Myanmar memilih sebagai presiden.

Selain menjabat di pemerintahan, Htin Kyaw sebelumnya juga bekerja sebagai eksekutif senior untuk Yayasan Daw Khin Kyi yang didirikan oleh Aung San Suu Kyi.

Meski Suu Kyi akhirnya menjabat sebagai Penasehat Negara Myanmar, tapi secara de facto, ialah pemimpin bangsa itu.

Harapan berbuah kecewa

Ketika Suu Kyi telah memimpin Myanmar, dunia sangat berharap nasib etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di negerinya sendiri, bisa berubah menjadi lebih baik.

Namun, ternyata “jauh panggang dari api” dan seolah laksana “pungguk merindukan bulan”. Saat krisis Rohingya kembali meletus pada 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017, harapan kaum pembela Rohingya yang tinggi dan lama kepada seorang Suu Kyi, harus berbuah getir.

Konflik terbaru di Negara Bagian Rakhine, militer yang berkolaborasi dengan polisi dan warga ekstremis Buddha, membakar hampir semua desa dan rumah warga etnis Rohingya di kota Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung di utara Rakhine.

Tidak sampai di situ kekejaman yang terjadi, kesaksian warga Rohingya yang selamat mengungkapkan bahwa militer menyiksa dan menembaki setiap warga Rohingya yang mereka jumpai, sejumlah wanita pun diperkosa, bahkan bayi dan anak-anak tak luput dari pembunuhan.

Kondisi mengerikan tersebut membuat ratusan ribu Muslim lari menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di hutan di kala musim hujam, mereka menelusuri jalan dan sawah-sawah berlumpur dengan memikul beban, mereka menyeberangi Sungai Naf hingga puluhan tewas tenggelam. Bahkan sampai di perbatasan pun mereka masih ditembaki oleh Polisi Penjaga Perbatasan Myanmar. Sejak 25 Agustus, sudah lebih 300.000 warga Rohingya menyeberang ke Bangladesh, mereka memenuhi kamp yang sudah tidak mampu menampung jumlah mereka.

Dari begitu dahsyatnya penderitaan warga Rohingya, seorang Suu Kyi baru berkomentar setelah diam selama 12 hari. Namun sayangnya, komentar perdananya itu justru menyudutkan media-media dan pihak yang mengekspos penderitaan Rohingya. Pada akhirnya, para penggantung harapan di bahu Suu Kyi, hanya menuai kekecewaan.

Jenderal Hlaing, Pembantai Muslim Rohingya

Hampir semua pembela kemanusiaan dan Muslim Rohingya menyalahkan Suu Kyi selaku pemimpin di negara itu. Namun, hanya sedikit kalangan yang tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab langsung dalam “pembantaian” terhadap etnis Muslim Rohingya. Orang yang berlumur darah Muslim Rohingya adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Sosoknya yang tidak sepopuler Aung San Suu Kyi di mata dunia, membuat namanya nyaris tidak dikenal. Hal itu membuat kritik dan tekanan masyarakat internasional seolah hanya tertuju kepada Suu Kyi seorang.

Jenderal Hlaing lahir pada 1956 di Tavoy, Myanmar.

Terlepas dari pendidikannya dan karir militernya, Jenderal Hlaing mulai ke puncak jabatan ketika berposisi sebagai Wakil Jenderal pada April 2012, jabatan tertinggi kedua di Angkatan Bersenjata Myanmar.

Hlaing baru diangkat menjadi Jenderal Panglima pada 2013 dan beberapa kali dikritik atas perlakuan pasukan militer di bawah kepemimpinannya yang dianggap melanggar HAM.

Belum lama ini, Wall Street Journal mengabarkan bahwa Hlaing sempat membela aksi pasukannya dalam menghabisi desa-desa Rohingya di Rakhine.

Menurut Jenderal Hlaing, aksi tersebut merupakan langkah penting dalam membasmi “militan” Rohingya sampai ke akarnya.

Selain itu, Jenderal Hlaing mengatakan bahwa konfrontasi terhadap Rohingya itu merupakan “urusan yang belum tuntas” sejak Perang Dunia II.

Hlaing mengklaim bahwa pasukannya hanya melakukan tugas kenegaraan untuk menjaga perbatasan Myanmar dan mencegah pemberontak Rohingya merebut wilayah Rakhine.

Dubes RI bicara

Reaksi yang begitu tinggi masyarakat dunia terhadap krisis Rohingya, terkhusus di Indonesia, membuat Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi memberikan penjelasan mengenai latar belakang krisis ini. Namun, pada bagian ini, hanya mengutip penggalan penjelasan yang terkait.

Berikut Dubes Ito mengatakan:

Secara umum, konflik etnik di Myanmar tidak hanya terjadi di Rakhine State saja, Myanmar masih menyimpan konflik antar etnis di beberapa State (di 7 Negara Bagian).

Di Myanmar ada tentara lokal (tentara etnis di negara bagiannya) di samping tentara nasionalnya. SDM Kepolisian, termasuk militer Myanmar masih belum mempunyai kapasitas yang memadai, baik dari pengetahuan, pengalaman, perlengkapan operasional untuk menghadapi dan menangani setiap konflik antaretnis tersebut, sehingga untuk menghadapi situasi darurat di Myanmar, tentara nasional (Tatmadaw) yang mengambil peran (kendali) pada setiap penanganan konflik di beberapa bagian di negaranya. Polisi berada langsung di bawah komando tentara. Jika tentara yang turun, artinya yang dilakukan adalah upaya represif yang kadang mengabaikan dampak sosial yang diakibatkannya, bukan semata-mata tindakan penegakan hukum, meskipun dalam beberapa keterangan resmi ada juga upaya penegakan hukum bagi kelompok yang melawan apabila tertangkap.

Pasca kemenangan pemilu yang kedua di Myanmar, pemerintahan militer Myanmar akhirnya menyetujui proses demokratisasi dan memberikan kekuasaan kepada pemenang pemilu pada tahun 2015.

Proses demokratisasi Myanmar sudah dibuka dan dimulai, namun proses transisinya belum bisa terlaksana secara utuk karena pemenang pemilu 2015, tidak bisa melakukan reformasi yang signifikan, sebab peran militer dalam pemerintahan masih terasa kuat, militer masih menjadi bagian dari parlemen dan memiliki hak veto, sebuah yang sangat istimewa untuk memveto setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan “pengendali real” keamanan negara. DASSK (Daw Aung San Suu Kyi) sebagai pemimpin pemerintahan sipil belum punya instrumen aparatur keamanan yang kompeten sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya. Reformasi keamanan di Myanmar belum berjalan.

Ada satu nama penting dalam politik Myanmar yang tidak terlalu banyak muncul, namun dia merupakan tokoh penting, yang masih memiliki pengaruh kuat dalam manajemen pemerintahan sipil Myanmar saat ini, sehingga Parlemen perlu untuk bernegosiasi apabila hendak mengambil suatu kebijakan. Tokoh ini adalah tokoh kunci di Militer Myanmar saat ini yakni Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Senior Jenderal Min Aung Hlaing.

Sebagai pimpinan tertinggi unsur militer dan memiliki suara mutlak di parlemen, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh State Concellor (Penasehat Negara) terutama dalam hal penanganan masalah gangguan keamanan. Beliau adalah tokoh militer yang tentunya memiliki kedekatan dengan pemerintah lama, dan saat ini sangat berperan untuk menjalankan pengaruh militer dalam politik nasional Myanmar.

Dialah salah satu tokoh penting yang membuat poros Myanmar-Cina, di mana pada saat pemerintahan terdahulu, sebelum masuk dalam keanggotaan ASEAN, Myanmar adalah negara proxy RRC, dan Cina juga banyak memberi bantuan langsung kepada Myanmar. Sejarah ini tidak bisa dinegosiasikan dalam konstelasi politik nasional maupun regional Myanmar.

Dari fakta ini ada beberapa analisis yang signifikan kenapa isu Rohingnya menjadi membesar, karena terdapat permasalahan bahwa konflik ini ditangani oleh militer yang akhirnya seperti tanpa kendali dan tidak sesuai dengan standar HAM dan SOP Penanganan Konflik yang jelas. (A/RI-1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Tags:

Related Posts

Comments are closed.