Pemerintah Persatuan Mulai Pimpin Gaza pada 1 Desember 2017

Anggota Komite Pusat Fatah Azzam Al-Ahmad (dua dari kanan) dan Wakil Kepala Biro Politik Hamas Saleh Aruri (dua dari kiri) menandatangani  kesepakatan konsensus di Kairo, Mesir, Kamis (12/10). (Foto: Ahmed Gamil – Anadolu Agency)

 

Kairo, MINA – Fatah dan Hamas telah sepakat, Pemerintah Persatuan yang berpusat di Ramallah akan mengambil alih kontrol politik dan administratif di Jalur Gaza yang selama ini dikuasai Hamas, pada 1 Desember 2017 mendatang.

Kesepakatan itu dicapai dalam perundingan rekonsialisi diprakarsai Mesir yang sedang berlangsung di Kairo, demikian sumber Palestina yang ikut perundingan rekonsiliasi ini  kepada Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Kamis (12/10).

Sumber tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan karena tidak berwenang untuk berbicara dengan media, mengatakan, kedua faksi tersebut juga telah sepakat untuk mengizinkan pemerintah persatuan bertanggungjawab atas semua gerbang perbatasan Gaza paling lambat 1 November 2017.

Sumber tersebut juga mengatakan, pejabat keamanan Ramallah diperkirakan akan mengadakan serangkaian pertemuan persiapan di Gaza dengan Hamas untuk membahas cara menyerahkan tanggungjawab keamanan untuk wilayah pesisir yang diblokade tersebut.

Kedua faksi tersebut juga setuju untuk mengizinkan sebuah komite hukum dan administratif, yang disusun sebelumnya oleh pemerintah Ramallah, guna menemukan solusi atas masalah yang telah berlangsung lama – sebagian besar terkait dengan kekurangan gaji  yang dihadapi oleh pegawai sipil Hamas.

“Menurut pemahaman [sampai di Kairo], komiteini akan menyelesaikan pekerjaannya sekitar sebelum 1 Februari (2018),” kata sumber tersebut.

Selama periode ini, sumber tersebut menambahkan, pemerintah Ramallah akan membayar gaji semua pegawai negeri Gaza.

“Hamas dan Fatah akan mengadakan putaran baru perundingan di Kairo pada 1 Desember untuk menilai pelaksanaan kesepakatan tersebut,” kata sumber tersebut.

Dua pekan sebelum itu, pertemuan lain akan diadakan di Kairo (14 November 2017) antara perwakilan semua faksi Palestina, kata sumber yang sama, menambahkan pertemuan ini akan membahas “mekanisme” untuk mengimplementasikan kesepakatan rekonsiliasi.

Sebelumnya, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyah membenarkan bahwa kedua faksi tersebut telah membuat kesepakatan rekonsiliasi setelah dua hari melakukan diskusi intensif di Kairo.

Kairo saat ini memimpin upaya untuk menyelesaikan perpecahan politik yang sudah berlangsung satu dekade antara Hamas yang berbasis di Gaza dan gerakan Fatah yang berbasis di Tepi Barat di bawah Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dalam sebuah langkah besar menuju rekonsiliasi pekan lalu, Perdana Menteri Rami Hamdallah (yang memimpin pemerintah Ramallah) mengadakan pertemuan kabinet pertamanya di Gaza sejak pemerintah persatuan dibentuk pada tahun 2014.

Tepi Barat dan Jalur Gaza telah terbagi secara politis dan administratif sejak 2007, ketika Hamas merebut kendali jalur Fatah setelah memenangkan pemilu setahun sebelumnya.(T/R-01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Tags:

Related Posts

Comments are closed.